Sidoarjo (ANTARA) - Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Gede Diun Arthana, mengatakan jika keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) lebih berarti dibandingkan ajakan gerakan people power yang saat ini banyak berkembang di masyarakat.

"Sesuai dengan ajaran kedamaian dalam agama Hindu, saya prihatin dengan situasi di negeri ini gara-gara Pemilu 2019. Yang mana ada salah satu pihak siap menggerakkan masa besar-besaran dengan people power," katanya di Sidoarjo, Kamis.

Menurutnya, mengapa harus pakai people power karena semua dalam proses Pemilu 2019 telah berjalan jujur, adil, aman dan damai..

"Semua pihak telah melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik dan bertanggung jawab," ujarnya.

Baca juga: BPN tidak pernah rencanakan "people power"
Baca juga: BPN pilih jalur laporkan temuan kecurangan ke Bawaslu

Oleh karena itu, kata dia, kalau ada yang menyatakan ada kecurangan-kecurangan dalam Pemilu 2019, silahkan melakukan koridor konstitusi, jangan sampai ada pertentangan yang berujung anarkis.

"Saya akhir-akhir ini merasakan pula jika gerakan people power ini, seakan-akan mengajak masyarakat menolak hasil Pemilu 2019," ucapnya.

Karenanya, kata dia, sesuai ajaran agama Hindu, perdamaian di atas segalanya. Hindari perselisihan dan jangan mudah terprovokasi ajakan people power.

"Tetaplah bersatu untuk keutuhan NKRI," ucapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Vihara Dharma Bhakti Sidoarjo Nico Tri Sulistyo Budi, mengomentari people power ini adalah sebagai gerakan inkonstitusional. Bahkan, arahnya akan mengganggu stabilitas nasional.

"Karenanya saya sebagai umat Budha menolak ada people power," katanya.

Ia menjelaskan, bahwa proses demokrasi dalam Pemilu 2019 telah sesuai aturan yang berlangsung jurdil, aman dan lancar.

Menurutnya, mengapa ada beberapa pihak yang mencoba mengacaukan situasi ini, melalui people power.

"Masyarakat Sidoarjo sudahlah, jangan ikut-ikutan di dalam people power. Kita tetap menjaga kedamaian dan persatuan Indonesia saja," katanya.

Baca juga: Polri: Tidak ada potensi kerusuhan saat penetapan hasil pemilu
Baca juga: DPR: masyarakat jangan terpancing wacana "people power"