Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) harus bisa memberikan insentif ekonomi lebih kepada kalangan petani baik dari kalangan produksi hingga distribusinya sehingga bisa benar-benar menyejahterakan petani dan anggota keluarganya.

"Pangan dalam arti luas mengalami kemunduran, baik dari efektivitas dan efisiensi, jangan hanya bicara besaran importasi pangan, tapi kesejahteraan petani ini sangat menjauh," kata Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, di Jakarta, Selasa.

Terkait dengan adanya wacana mengenai perombakan kabinet, Enny menuturkan bahwa menurut dia, pemilihan menteri di bidang ekonomi, seperti posisi menteri pertanian, bukan masalah berasal dari orang partai atau nonpartai.

Enny berpendapat bahwa sosok menteri pertanian haruslah orang yang betul-betul mengerti seluk-beluk sektor pertanian mulai dari produksi hingga distribusi. Dengan demikian diharapkan bisa menyejahterakan petani.

"Masyarakat semakin enggan jadi petani, jangankan masalah prestise, insentif ekonomi saja tidak ada. Kalau sektor pertanian ditingggalkan, lalu masyarakat Indonesia mau makan apa," ucapnya.

Enny berpendapat bahwa pada Kabinet Kerja 2014-2019, sektor produktif di Indonesia dapat dikatakan menurun terus, sehingga dampaknya antara lain ketersediaan pangan menjadi terus menerus dilanda masalah.

Menurut dia, Kabinet Kerja sangat lemah di titik koordinasi. Sebagai negara agraris, lanjut Enny, seharusnya masalah pangan sudah teratasi dengan baik.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin menilai Indonesia membutuhkan menteri-menteri yang ahli di bidangnya masing-masing, sehingga pemerintah perlu untuk merombak kabinet dan mengisi dengan tokoh mengerti di bidangnya.

"Terutama menteri di bidang ekonomi. Selama lima tahun pemerintahan Presiden Jokowi yang bermasalah dengan ekonomi. Nah, ke depan menteri ekonomi ditempati oleh orang-orang yang layak," kata Ujang.

Menurut dia, Presiden harus memilih tokoh yang paham betul dengan pangan karena ke depannya Indonesia dinilai akan bermasalah dengan sektor pangan.

Di kesempatan lain, Ketua Serikat Petani Indonesia Henry Saragih menilai pengembangan sumber daya manusia petani serta pembangunan kelembagaan bagi petani belum menjadi titik perhatian serius pemerintah.

Selama ini, kata Henry, Kementan belum menyentuh soal SDM petani dan kelembagaan. "Masih kurang, belum menjadi titik perhatian," paparnya.

Pengembangan SDM yang dimaksud Henry ialah bagaimana meningkatkan kapasitas dan keterampilan petani, misalnya dengan mendorong petani mengembangkan benih lokal, kemudian meningkatkan pupuk organik secara mandiri, serta pengembangan penguasaan teknologi-teknologi pedesaan.

Menurur Henry, sudah ada insiatif-inisiatif dari kelompok-kelompok tani untuk pembangunan SDM. "Tetapi, harus juga pemerintah ikut mendorong, untuk ikut meningkatkan pengetahuan petani," paparnya.