Malang (ANTARA) - Sejumlah tokoh agama di Kota Batu, Jawa Timur, mengajak warga daerah itu untuk menghindari dan meredam seruan (isu) "people power" yang akhir-akhir ini terus mengemuka di kalangan masyarakat.

Para tokoh masyarakat dan agama Kota Batu ingin mencegah terjadinya "people power" seperti yang telah terjadi di Jakarta. Tindakan pertama yang mereka lakukan adalah menyuarakan penolakan segala aktivitas yang berkaitan dengan "people power" dan menyebarluaskannya kepada masyarakat.

Tokoh dari agama Katolik Kota Batu Romo Bernard Ferdinan Teguh, Selasa, mengatakan tindakan provokator untuk menunggangi agama sebagai senjata politik adalah hal yang sangat tidak terpuji.

"Yang harus dipahami bahwa Indonesia adalah negara yang kaya budaya. Masyarakatnya memiliki agama dan ras yang berbeda-beda. Namun, jangan jadikan perbedaan tersebut sebagai alat untuk politik yang tidak sehat," katanya seperti dalam rilis yang diterima dari Polres Kota Batu.

Menurut Romo Bernard, Kota Batu masih tergolong aman dari tindakan provokator. "Agama adalah sebuah keyakinan dan memiliki pengaruh yang besar," ucapnya.

Pada kesempatan itu Romo Bernard berharap sistem pemerintahan Indonesia dapat semakin baik siapapun presidennya.

Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Batu Ustad Abdurrohim Ismail menanggapi isu "people power" dengan perspektif umum. Hanya saja, ia berpesan sebaiknya masyarakat Kota Batu tidak mudah terpengaruh oleh provokator.

"Serahkan hasil akhir pada aparat pemilu yang berwenang. Setelah itu, pemerintah wajib mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan sistem pemilu yang ada sekarang ini," tuturnya.

Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Batu H Ahmad Budiono mengemukakan persaingan harus punya etika. Sebaiknya semua masyarakat dan para tokoh penting harus introspeksi bersama untuk mencegah masalah yang akan datang.

"Saya harap masyarakat Kota Batu tidak ikut mengompori atau provokasi terkait 'people power' seperti yang terjadi di Jakarta," ujarnya.

Ketiga tokoh agama tersebut juga mengimbau agar masyarakat untuk mendukung pemilu dengan cara positif tanpa membawa unsur agama yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).