Palu (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Sulawesi Tengah menyebut hingga kini logistik masih tetap disalurkan kepada pengungsi korban gempa, tsunami dan likuefaksi di daerah itu sambil menunggu penyalurah bantuan sosial jaminan hidup yang dijanjikan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu, Presly Tampubolon di Palu, Senin, mengatakan, logistik yang disalurkan kepada pengungsi sisa stok yang ada digudang logistik pemerintah.

Sebab, saat ini penanganan korban bencana Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala sudah masuk tahap pasca bencana, sehingga interfensi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar melalui bantuan sosial jaminan hidup.

"Yang memegang kendali gudang logistik saat ini adalah Dinas Sosial, diperkirakan stok logistik yang ada tidak mencukupi untuk sebulan kedepan, " ujarnya.

Logostik yang ada di gudang, sebutnya sisa dari tanggap darurat sampai masa transisi bencana yang disediakan hingga Desember 2018 dan Maret 2019.

Meski begitu, Pemkot masih melakukan hitungan-hitungan jika nanti dianggap perlu dilakukan penganggaran logistik makan penetapannya melalui perubahan APBD 2019 menyusul pengungsi akan mendapat jaminan hidup.

"Kalau masih ada pihak lain ingin menyalurkan bantuan untuk pengungsi, Pemkot Palu membuka diri karena ini menyangkut kebutuhan dasar, " tambahnya.

Dikemukakannya, penerima jaminan hidup mendapat tanggungan Rp10.000 per jiwa per hari sesuai mekanisme dan aturan Kemensos.

Guna penyaluran tepat sasaran, tambahnya maka perlu data valid yang dimiliki masing-masing kelurahan sebagai basis data berapa jumlah pengungsi yang sudah masuk di hunian sementara (Huntara), termasuk pengungsi yang masih tinggal di tenda darurat harus diregistrasi agar penyalurannya nanti merata.

Hingga kini Pemkot Palu masih menunggu realisasi penyaluran jaminan hidup dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk pengungsi di daerah itu.

"Dana santunan duka sudah diserahkan kepada ahli waris untuk tahap pertama, kami masih menunggu distribusi jaminan hidup dan dana santunan duka tahap dua, " lanjut mantan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palu ini.

Sebelumnya, Walikota Palu, Hidayat meminta Kemensos agar penyaluran jaminan hidup bagi korban gempa, tsunami dan likuefaksi tidak hanya fokus kepada pengungsi yang tinggal di huntara disediakan pemerintah.

Menurutnya, penyaluran harus merata tanpa melihat dimana pengungsi tinggal agar tidak terjadi kecemburuan sosial yang dapat menimbulkan masalah baru di itengah masyarakat.