Samarinda (ANTARA News) - Pengamat politik dari Kalimantan Timur, Prof Sarosa Hamongpranoto, SH, M Hum menilai pernyataan Gubernur Lemhanas Muladi mengenai gubernur dipilih oleh presiden merupakan gagasan kurang cerdas serta hanya sekedar mencari popularitas, mengingat masih banyak hal lain yang lebih mendesak untuk membenahi demokrasi di Indonesia. "Yang jelas sampai kini Indonesia masih tahap belajar berdemokrasi serta arahnya juga belum jelas. Sebaiknya kita meniru demokrasi dari negara-negara maju. Saya tidak tahu, ide bahwa gubernur dipilih langsung oleh presiden itu belajar dari negara maju yang mana," katanya di Samarinda, Jumat, saat ditanyakan mengenai gagasan Muladi, SH itu. Ia menyatakan bahwa gagasan itu sebenarnya bukan yang penting dibahas karena ada persoalan lain yang sangat mendesak untuk segera dituntaskan, yakni mengenai tingginya biaya demokrasi (Pemilu/Pilkada) di Indonesia serta masalah calon independen. "Persoalan demokrasi di Indonesia yang sangat mendesak untuk dituntaskan adalah tingginya biaya demokrasi baik waktu Pemilu maupun Pilkada serta bagaimana aturan bagi calon independen. Gagasan Muladi itu akan menjadi perdebatan panjang karena menyangkut kepentingan pusat dan daerah," ujar mantan Dekan FISIP Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda itu. Ia menyatakan bahwa apabila ide Muladi itu merupakan bagian dari upaya menekan tingginya biaya demokrasi di Indonesia maka hal tersebut bukan gagasan cerdas karena terkesan menggampangkan sebuah persoalan karena juga menyangkut berbagai aturan, baik UU mengenai Pemilu/Pilkada serta UU Pemerintahan Daerah. Ia menilai bahwa penting sekali mencari jalan untuk menekan tingginya biaya demokrasi (Pemilu dan Pilkada) di Indonesia karena sangat besar beban yang ditanggung baik melalui APBN maupun APBD namun bukan dengan menggampangkan masalah, yakni gubernur dipilih langsung oleh presiden. "Sekiranya kita mampu menekan biaya demokrasi itu, maka akan lebih banyak anggaran tersisa untuk memperbaiki ekonomi serta menjalankan berbagai program untuk kesejahteraan rakyat," imbuh dia. Selain itu, ia juga menyoroti tentang pentingnya menuntaskan masalah calon independen baik dalam Pemilu maupun Pilkada karena ternyata dengan sistem sekarang hanya menguntungkan bagi Parpol untuk "berjualan" bagi calon pemimpin yang memiliki modal besar saat Pemilu dan Pilkada, namun di sisi lain "menenggelamkan" tokoh yang sebenarnya memiliki kapabilitas dan kapasitas, serta bersih. a menilai bahwa seorang gubernur memang memiliki beberapa jabatan politis antara lain, yakni sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat serta kepala daerah. "Kalau melihat jabatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah mungkin bisa diterima ide Muladi itu namun jangan lupa bahwa gubernur juga adalah kepala daerah yang harus memperjuangkan kepentingan daerahnya. Jadi saya pikir, gagasan itu tidak perlu dikembangkan karena masih banyak persoalan menyangkut demokrasi di Indonesia yang perlu dibenahi," katanya.(*)