Jakarta (ANTARA) - Pemerintah RI pada masa presidensi Indonesia di Dewan Keamanan (DK) PBB sepanjang Mei 2019 akan berupaya untuk meningkatkan pengiriman pasukan Indonesia untuk misi pemeliharaan perdamaian PBB.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian Ruddyard dalam press briefing di Jakarta, Kamis.

"Secara sinergis, presidensi akan dimanfaatkan untuk semakin meningkatkan pengiriman pasukan (Indonesia) untuk misi pemeliharaan perdamaian PBB," ujar Febrian.

Berdasarkan catatan Kementerian Luar Negeri, per 31 Maret 2019, Indonesia telah mengirimkan 3.080 personel, termasuk 106 personel perempuan, yang tersebar untuk delapan misi pemeliharaan perdamaian PBB.

Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-8 terbesar dari 124 negara penyumbang personel pasukan misi pemeliharaan perdamaian PBB.

Pemerintah RI mengusung tema operasi pemeliharaan perdamaian PBB untuk masa presidensi Indonesia di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) selama bulan Mei 2019.

Selama masa presidensi di DK PBB pada Mei 2019 itu, pemerintah Indonesia akan mengusung tema "Menabur Benih Perdamaian: Meningkatkan Keamanan dan Kinerja Pemeliharaan Perdamaian PBB" (Investing in Peace: Improving Safety and Performance of UN Peacekeeping).

Pemerintah Indonesia memilih tema tersebut karena mengingat pentingnya operasi pemeliharaan perdamaian PBB sebagai salah satu upaya untuk menjaga perdamaian internasional.

Selain itu, pemerintah RI memilih tema yang terkait dengan operasi perdamaian PBB karena sejalan dengan rekam jejak dan kapasitas Indonesia yang baik dalam berkontribusi bagi operasi misi perdamaian PBB.