Surabaya (ANTARA) - Direktur Eksekutif Surabaya Consulting Group (SCG) Didik Prasetiyono merespon lembaganya dilaporkan salah seorang warga, Doni Istyanto Hari Mahdi ke Badan Pengawas Pemilu Kota Surabaya karena dinilai hasil surveinya memunculkan kegaduhan di tengah masyarakat.

"Semua riset bila dilakukan dengan kaidah ilmiah tentu dapat dipertanggungjawabkan, termasuk riset dalam pemilu," kata Didik Prasetiyono kepada wartawan di Surabaya, Rabu.

Menurut dia, SCG telah melakukan riset pada saat Pemilu dan telah merilis hasilnya secara terbuka kepada media beberapa hari lalu. Bila ada pihak yang tidak puas akan hasil survei tersebut, lanjut dia, tentunya terbuka pilihan untuk menunggu penetapan KPU karena semua ujungnya data sama, yaitu C1 TPS.

Didik menuturkan jika saat ini KPU Kota Surabaya sudah mulai Rapat Rekapitulasi Tingkat Kota Surabaya yang dilakukan secara terbuka dan semua pihak bisa memantau jalannya rekapitulasi. "SCG melihat sejauh ini kinerja KPU Kota Surabaya patut diapresiasi karena telah menjalankan tugasnya dengan baik," katanya.

Doni Istyanto Hari Mahdi yang beralamat di Jalan Palem Timur Blos CC39 Nomor 18 Pekayon Indah, RT 005, RW 018 Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat telah melaporkan SCG ke Bawaslu Surabaya pada Selasa (30/4). Pelapor yang mengatasnamakan masyarakat ini mengungkapkan bahwa laporannya berkaitan dengan dugaan pelanggaran survei hasil Pemilu.

"SCG ini tidak berhak merilis hasil 'real count'. Karena hasil 'real count' ini adalah domainnya KPU. Bukan menjadi hak lembaga survei manapun untuk menggunakan istilah 'real count'. Dikhawatirkan, apabila nanti ada perbedaan, maka bisa menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Misalkan, ada partai yang perolehannya lebih besar dari pada hasil rilis SCG. Kan bisa memunculkan saling curiga," ujar Doni.

Selain itu, lanjut dia, Doni juga menuding bahwa hasil yang dirilis oleh SCG diduga memiliki keberpihakan khusus kepada salah satu partai politik tertentu.

"Bisa dilihat contohnya di rilis SCG pada halaman 7. Konversi kursi di Dapil 5 Kota Surabaya, PSI yang mendapatkan 5.6 persen memperoleh kursi ke-8. Sedangkan Nasdem dengan 6.25 persen ditempatkan di kursi ke-9. Ini bisa memicu spekulasi politik jika PSI dipersiapkan oknum pejabat Pemkot Surabaya untuk kendaraan politik di Pilkada Surabaya," kata Doni.

Status SCG sebagai lembaga survei yang tidak terdaftar di KPU untuk melakukan "quick count" turut dipermasalahkan oleh Doni. "Kan mereka tidak ada di yang terdaftar itu. Jadi statusnya dipertanyakan," katanya.

"Belum lagi terkait badan hukum. Kita kan juga belum tahu apakah SCG memiliki badan hukum atau tidak. Badan hukum itu kan jadi salah satu syarat untuk melakukan survei," kata Doni.

Pada kesempatan yang sama, Dwi Istiawan selaku kuasa hukum dari Doni memastikan bahwa ia bersama tim akan segera melengkapi berkas sesuai ketentuan yang disyaratkan. "Dalam tiga hari pasti kami tuntaskan dan penuhi," ujarnya.

Sebagai informasi, data yang disebut hasil "real count" oleh SCG tersebut dikumpulkan dari Kelurahan dan Kecamatan di Kota Surabaya yang telah mencapai 91 persen input TPS pada 22 April 2019.