Yogyakarta (ANTARA) - Asosiasi Tour dan Travel Agen Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta mengharapkan kepastian jadwal operasional minimum Bandara Internasional Yogyakarta untuk menentukan paket perjalanan wisata yang akan ditawarkan kepada calon wisatawan.

"Kami pelaku wisata tentu perlu kepastian kapan akan digunakan dan maskapai apa yang akan mendarat di Bandara Internasional Yogyakarta," kata Ketua Asosiasi Tour dan Travel Agen Indonesia (Asita) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Udhi Sudiyanto di Yogyakarta, Selasa.

Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo sedianya diresmikan pada 29 April 2019 oleh Presiden Joko Widodo untuk beroperasi secara minimum. Namun, peresmian itu mendadak ditunda hingga waktu yang belum ditentukan karena terkendala kesiapan dari maskapai domestik, serta berkaitan dengan agenda Presiden Joko Widodo.

Dengan jadwal operasional yang pasti, menurut Udhi, pelaku wisata seharusnya sudah bisa mulai menyiapkan paket perjalanan wisata yang sesuai dengan kedatangan wisatawan di Bandara Internasional Yogyakarta.

Menurut dia, mau tidak mau tipe paket wisata yang akan ditawarkan juga akan mengalami perubahan dibandingkan jika para wisatawan mendarat di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta. Hal itu berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas perjalanan wisata, terutama terkait objek yang akan dikunjungi.

"Ini menjadi tantangan buat kami untuk membuat paket yang kreatif, untuk itu kepastian kedatangan juga diperlukan," kata dia.

Udhi menilai objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Kulon Progo akan memegang peranan sangat penting dalam meningkatkan kunjungan wisata karena sangat diuntungkan berkaitan dengan waktu perjalanan wisata dari bandara baru.

Meski demikian, lanjut dia, konsekuensinya penyiapan destinasi wisata harus maksimal agar wisatawan yang akan datang melalui Bandara Internasional Yogyakarta bisa menikmati sesuai standar yang berkualitas.

"Perlu kerja ekstra keras untuk membangun ini tetapi mau tidak mau kita pelaku wisata harus menuju ke situ. Dukungan semua pihak baik masyarakat, pemerintah, dan pelaku pariwisata harus satu visi untuk menyiapkan destinasi tersebut," kata dia.