Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meyakini bahwa perekonomian nasional dapat tumbuh lebih baik pada 2019, meski kondisi global masih diliputi ketidakpastian.

"Walaupun kondisi global tidak mendukung, kondisi domestik dan kebijakan yang telah diambil akan mendorong pertumbuhan pada 2019," kata Darmin di Jakarta, Selasa.

Hal tersebut diungkapkan Darmin saat memberikan pidato kunci dalam acara HSBC Economic Update yang dihadiri oleh para pelaku usaha.

Darmin mengatakan bahwa terdapat empat kebijakan besar yang dapat membuat ekonomi Indonesia tetap kuat dalam menghadapi tantangan global.

Pertama, peningkatan daya saing dan perbaikan iklim usaha, diantaranya melalui Online Single Submission (OSS), pemberian fasilitas insentif perpajakan, dan pengembangan program vokasional.

Dalam jangka pendek, pemerintah juga akan melakukan perbaikan prosedur untuk mengurangi biaya ekspor dan memilih komoditas sektor-sektor unggulan.

Kedua, melakukan kebijakan relaksasi perpajakan yang dapat mengundang minat investor untuk menanam modal pada sektor industri tertentu.

"Untuk pertama kali, kita merumuskan, membuat aturan mengenai tax holiday yang sebesar sekarang. Hampir 200 kegiatan industri kini eligible untuk memperoleh tax holiday," ujar Darmin.

Selain memperjelas peraturan, pemberian insentif seperti pembebasan pajak ini dapat diberikan selama lima hingga 20 tahun sesuai kebutuhan.

Sebagian besar industri yang telah diberi fasilitas fiskal adalah kegiatan industri yang awalnya dipenuhi melalui impor seperti petrochemical dengan semua turunannya, besi dan baja termasuk elektronik, serta basic chemical termasuk emas.

Ketiga, mendorong peningkatan ekspor terutama komoditas unggulan yang berasal dari alam dengan memperkuat hilirisasi untuk memperkuat nilai tambah.

"Selain itu, simplifikasi prosedur untuk mengurangi biaya ekspor, diplomasi ekonomi dan peningkatan akses pasar," kata Darmin.

Keempat, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bentuk pembenahan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja, Sekolah Menengah Kejuruan dan Politeknik.
Terkait pembenahan SDM ini, pemerintah juga siap memberikan insentif tax super deduction kepada industri yang mau menggunakan tenaga kerja dari berbagai sekolah kejuruan.

"Pemerintah telah merumuskan super deduction, bahwa apapun yang dibantu dunia industri dalam rangka diklat vokasi, bisa meminjamkan tenaga ahli, menghibahkan mesin untuk praktik, serta menyediakan tempat magang, akan diperhitungkan dalam bentuk nilai dan akan diganti 200 persen dari apa yang dia keluarkan," katanya.

Ia memastikan adanya penyempurnaan berbagai program vokasi agar kegiatan belajar mengajar berlangsung secara efektif untuk membentuk lulusan yang siap kerja sesuai kebutuhan industri.

"Setiap SMK harus punya modul yang jelas. Setiap tahun siswa perlu mendapat dua standar kompetensi," ujar Darmin.

Darmin optimistis berbagai upaya ini akan memberikan hasil dan mampu meningkatkan kualitas ekonomi Indonesia agar tidak rentan terhadap tekanan eksternal seperti yang sudah terjadi di 2018.

"Dalam situasi seperti itu, pertumbuhan ekonomi yang tercatat sebesar 5,17 persen (pada 2018) relatif cukup baik. Karena, angka ini hampir tidak terjadi di negara lain, di tengah ketidakpastian ekonomi global yang terjadi," katanya.
Baca juga: Darmin proyeksikan ekonomi triwulan I-2019 tumbuh 5,1 persen
Baca juga: Menkeu sebut asumsi pertumbuhan RAPBN 5,3 - 5,6 persen