Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa pihaknya belum mengetahui lokasi yang akan dipilih sebagai ibu kota baru untuk menggantikan DKI Jakarta.

"Lokasinya di mana, saya sendiri belum tahu," kata Menteri Basuki saat memberikan sambutan dalam acara Indonesia Construction Conference 2019 di Jakarta, Selasa.

Menurut Basuki, baru pada Senin (29/4) digelar sidang kabinet pertama terkait pemindahan Ibu Kota.

Namun yang pasti ujar dia, untuk pemindahan tersebut pasti membutuhkan perencanaan yang sangat masif.

Pemerintah memilih memindahkan Ibu Kota pemerintahan keluar Pulau Jawa dengan sejumlah pertimbangan."Dalam rapat terbatas tadi diputuskan, Presiden memindahkan ibu kota ke luar Jawa," kata Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro usai rapat terbatas bertopik Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4).

Menurut Bambang, tindak lanjut terkait teknis, rancangan kota dan "masterplan" pembangunan ibu kota baru pemerintahan akan dibahas dalam pertemuan lanjutan.

Dalam rapat terbatas, Bambang memaparkan kajian Bappenas mengenai pemindahan ibu kota pemerintahan dengan tiga opsi, yakni pertama, ibu kota tetap berada di seputar istana kepresidenan dan Monumen Nasional Jakarta dengan kantor pemerintahan yang berada kawasan tersebut.

Sementara opsi kedua yakni memindahkan lokasi ibu kota ke kawasan yang dekat dengan DKI Jakarta di seputaran Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Bodetabek). Lalu pilihan yang ketiga yakni memindahkan ibu kota pemerintahan ke luar Pulau Jawa.

"Intinya, kalau hanya memindahkan masih di wilayah Pulau Jawa, apalagi hanya di seputar Jakarta, ini tidak mengurangi beban Pulau Jawa dan tidak membuat pembangunan lebih Indonesiasentris, tapi lebih memperkuat Pulau Jawa-nya," ujar Bambang.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengungkapkan bahwa estimasi biaya yang diperlukan untuk pembangunan ibu kota baru seluas 40.000 hektare di luar Pulau Jawa membutuhkan sekitar Rp466 triliun.

"Kita mencoba membuat estimasi besarnya pembiayaan tadi di mana skenario satu diperkirakan sekali lagi akan membutuhkan biaya Rp466 triliun atau 33 miliar dolar AS, " kata Bambang saat rapat terbatas bertopik Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Jakarta, Senin.

Luas lahan 40.000 hektare dibutuhkan jika jumlah penduduk mencapai 1,5 juta jiwa yang terdiri atas seluruh aparatur sipil negara yang bekerja di kementerian dan lembaga, tingkat legislatif dan yudikatif serta pelaku ekonomi dan anggota TNI dan Polri turut migrasi ke ibu kota baru.