Communication Specialist USAID Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK), Enggar Paramita, dalam keterangan yang diterima di Kendari, Senin, menyebutkan, kegiatan tersebut dilakukan untuk memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN) yang jatuh
pada 26 April.
Apel kesiapsiagaan bencana diikuti sekitar 1.000 orang perwakilan dari organisasi perangkat daerah (OPD) dan para pemangku kepentingan terkait bencana di Kota Kendari seperti TNI, kepolisian, tim SAR, Palang Merah Indonesia, Forum Pengurangan Risiko Bencana, mahasiswa, dan perwakilan Kelompok Siaga Bencana (KSB) dari 12 kelurahan di Kota Kendari.
Sementara itu, simulasi evakuasi banjir di Lepo-Lepo diikuti sekitar 500 orang yaitu masyarakat, pelajar, dan pemerintah setempat.
"Melalui apel dan latihan kesiapsiagaan ini, saya mengajak semua pihak untuk berpartisipasi. Sangat penting bagi kita, dan khususnya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana untuk bersiap diri menghadapi kondisi darurat bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan agar tercipta budaya pengurangan risiko bencana," kata Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir.
Kelurahan Lepo-Lepo yang terletak di aliran Sungai Wanggu, banjir besar yang biasanya terjadi dalam kurun beberapa tahun sekali, kini lebih sering.
Hal tersebut turut dipengaruhi oleh perubahan iklim yang menyebabkan fenomena cuaca ekstrem, sehingga musim kemarau dan penghujan semakin intens dan tak menentu.
"Pada 2018, bencana yang banyak terjadi di Kota Kendari adalah banjir dan tanah longsor. Sebagai salah satu upaya untuk menanggulanginya, kami berkolaborasi dengan USAID APIK membentuk beberapa kelurahan tangguh bencana, Kelompok Siaga Bencana, memberikan penyuluhan di masyarakat dan beberapa sekolah. Simulasi evakuasi di Lepo-Lepo ini kami lakukan agar masyarakat siap siaga, karena Lepo-Lepo ini langganan banjir,” kata Suhardin, Kepala Pelaksana BPBD Kendari.
Buttu Ma’dika, Manajer Regional Sulawesi Tenggara USAID APIK menjelaskan, sebelum simulasi evakuasi mandiri, USAID APIK telah mendampingi masyarakat Kelurahan Lepo-Lepo untuk menyusun dan menyepakati Standard Operating Procedure (SOP) sebagai acuan apa yang harus dilakukan warga, KSB dan pemerintah setempat jika ada tanda-tanda akan terjadi banjir.
"Kami juga menentukan jalur evakuasi dan memasang rambu evakuasi. Selain itu untuk menyampaikan informasi peringatan dini banjir, kami memasang alat pengukur tinggi air manual di Sungai Wanggu dan Sungai Lepo-Lepo," katanya.
Dengan alat tersebut, kata dia, jika terjadi hujan yang berpotensi menimbulkan banjir, petugas KSB dapat mengetahui ketinggian air dan menentukan apakah masuk dalam batas waspada, siaga, atau awas. Tiap levelnya akan diikuti dengan peringatan dini kepada warga dalam bentuk sirine dan pengumuman dari pengeras suara masjid.
Masyarakat, KSB, dan pemerintah kelurahan lalu merespon peringatan dini yang diterima dengan melakukan tindakan penyelamatan sesuai SOP. Dengan begitu, masyarakat dapat menyelamatkan diri dan harta bendanya dari risiko banjir.
Perwakilan KSB dari 11 kelurahan lainnya di Kota Kendari yang telah membentuk KSB yaitu Mandonga, Labibia, Kampung Salo, Sambuli, Tobuha, Lahundape, Punggaloka, Kemaraya, Baruga, Poasia dan Lapulu, juga berpartisipasi dalam kegiatan ini, agar dapat saling belajar dan bertukar pengetahuan.
KSB adalah organisasi berbasis masyarakat di tingkat kelurahan/desa yang berperan aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana. KSB memantau kondisi saat terjadi hujan yang berpotensi banjir, menginformasikannya ke masyarakat, dan memandu jalannya evakuasi.
Tahun 2019 ini, USAID APIK bersama BPBD Kota Kendari akan menambah pembentukan KSB di sejumlah kelurahan yang berisiko tinggi terhadap bencana, hingga mencapai 24 kelurahan.
Baca juga: Usaid Apik resmikan sistem peringatan dini banjir