Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan akan menyurati maskapai Garuda Indonesia terkait kabar pilot dan pramugarinya, yang akan mogok disebabkan kontroversi hasil rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) perusahaan penerbangan tersebut.

"Saya sudah berkomunikasi. Hari Senin (29/4/2019), saya akan kirim surat ke mereka," kata Menhub saat ditemui usai peluncuran Gerakan Indonesia Bersih di kawasan bebas kendaraan (CFD) Jakarta, Minggu.

Menhub meminta para pilot dan pramugari menahan diri dari aksi mogok tersebut agar tidak mengganggu operasional penerbangan.

"Saya minta mereka menahan diri, termasuk ke Serikat Pekerja Garuda," kata Budi.

Sebelumnya, beredar surat yang berisi rencana aksi mogok Sekitar Pekerja Garuda (Sekarga) dan Asosiasi Pilot Garuda (APG), namun dibantah Presiden APG Capt Bintang Hardiono.

Ia mengatakan bahwa surat itu hanya hoaks, namun pihaknya tetap akan menyikapi pemberitaan Garuda belakangan ini, terutama soal laporan keuangan tahun 2018 yang dinilai ada kejanggalan.

Pernyataan tersebut menyusul adanya dua komisaris Garuda yang tidak setuju dengan laporan keuangan 2018, yakni Chairal Tanjung, adik pengusaha nasional, Chairul Tanjung, dan Dony Oskaria.

Keduanya merupakan perwakilan dari PT Trans Airways, pemegang saham Garuda Indonesia dengan kepemilikan sebesar 25,61 persen.

Garuda disebut akan mengantongi 239 juta dolar AS dari PT Mahata Aero Teknologi, yang 28 juta dolar AS di antaranya merupakan bagi hasil antara Garuda dan maskapai Sriwjaya.

Pendapatan dari Mahata tersebut belum masuk ke kas Garuda, namun sudah dicantumkan di laporan keuangan 2018.

Baca juga: Soal laporan keuangan, Garuda akui belum terima pendapatan dari Mahata
Baca juga: Komisaris klaim keuangan Garuda membaik lima tahun terakhir