Luhut: Indonesia siapkan empat koridor proyek Belt and Road Initiative
25 April 2019 22:20 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan setelah penandatanganan kerja sama peningkatan ekonomi kawasan, yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Kemaritiman Ridwan Djamaluddin (kiri) dan Vice Chairman National Development & Reform Comission (NDRC) Ning Jizhe (kedua kanan). (Dokumentasi Kemenko Maritim)
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan empat koridor untuk proyek Belt and Road Iniatiative (BRI) yang diinisiasi oleh China.
"Indonesia mengalokasikan empat koridor untuk proyek BRI. Itu di Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Pulau Bali yang terkenal. Jumlah total populasi keempat provinsi ini di atas 30 juta orang. Kecuali untuk Bali, ketiga provinsi tersebut memiliki angka kemiskinan sekitar tujuh hingga sembilan persen," kata Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Luhut saat menjadi pembicara pada Forum Tematik pada KTT Belt and Road Inisiative di Beijing, Kamis, mengatakan proyek-proyek BRI harus berkontribusi dalam pengurangan tingkat kemiskinan.
"Tolok ukur keberhasilannya adalah ketika ia dapat mengurangi tingkat kemiskinan dengan membuka peluang kerja lokal," katanya.
Luhut menambahkan kerja sama ekonomi dengan luar negeri adalah hal yang tidak bisa dihindari saat ini.
"Tidak ada wilayah yang dapat bertahan dengan menutup perbatasannya dari perdagangan. Indonesia percaya pada keterbukaan, pragmatisme, dan inovasi," ujarnya.
Mantan Menko Polhukam itu pada Kamis siang menyaksikan penandatanganan kerja sama peningkatan ekonomi kawasan, yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Kemaritiman Ridwan Djamaluddin dan Vice Chairman National Development & Reform Comission (NDRC) Ning Jizhe.
Salah satu proyek kerja sama adalah pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung.
"Kita manfaatkan jejaring China untuk meningkatkan performa Kuala Tanjung ini. Mereka bersedia memanfaatkan jejaring mereka untuk menggunakan jasa pelabuhan Kuala Tanjung," katanya.
Pada kesempatan itu, Ning menyatakan keinginan NDRC untuk dapat berpartisipasi dalam beberapa proyek infrastruktur di Indonesia.
Menko Luhut mempersilakan mereka untuk mencoba turut serta dalam pembangunan infrastruktur Indonesia dengan syarat standar lingkungan yang baik, pendekatan pembangunan terpadu, pemanfaatan tenaga kerja Indonesia, alih teknologi, dan berpedoman pada standar internasional.
Baca juga: Luhut tegaskan "Belt and Road" China tidak tambah utang pemerintah
Baca juga: Kemenperin: kesiapan internal tantangan hadapi inisiatif OBOR
"Indonesia mengalokasikan empat koridor untuk proyek BRI. Itu di Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Pulau Bali yang terkenal. Jumlah total populasi keempat provinsi ini di atas 30 juta orang. Kecuali untuk Bali, ketiga provinsi tersebut memiliki angka kemiskinan sekitar tujuh hingga sembilan persen," kata Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Luhut saat menjadi pembicara pada Forum Tematik pada KTT Belt and Road Inisiative di Beijing, Kamis, mengatakan proyek-proyek BRI harus berkontribusi dalam pengurangan tingkat kemiskinan.
"Tolok ukur keberhasilannya adalah ketika ia dapat mengurangi tingkat kemiskinan dengan membuka peluang kerja lokal," katanya.
Luhut menambahkan kerja sama ekonomi dengan luar negeri adalah hal yang tidak bisa dihindari saat ini.
"Tidak ada wilayah yang dapat bertahan dengan menutup perbatasannya dari perdagangan. Indonesia percaya pada keterbukaan, pragmatisme, dan inovasi," ujarnya.
Mantan Menko Polhukam itu pada Kamis siang menyaksikan penandatanganan kerja sama peningkatan ekonomi kawasan, yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Kemaritiman Ridwan Djamaluddin dan Vice Chairman National Development & Reform Comission (NDRC) Ning Jizhe.
Salah satu proyek kerja sama adalah pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung.
"Kita manfaatkan jejaring China untuk meningkatkan performa Kuala Tanjung ini. Mereka bersedia memanfaatkan jejaring mereka untuk menggunakan jasa pelabuhan Kuala Tanjung," katanya.
Pada kesempatan itu, Ning menyatakan keinginan NDRC untuk dapat berpartisipasi dalam beberapa proyek infrastruktur di Indonesia.
Menko Luhut mempersilakan mereka untuk mencoba turut serta dalam pembangunan infrastruktur Indonesia dengan syarat standar lingkungan yang baik, pendekatan pembangunan terpadu, pemanfaatan tenaga kerja Indonesia, alih teknologi, dan berpedoman pada standar internasional.
Baca juga: Luhut tegaskan "Belt and Road" China tidak tambah utang pemerintah
Baca juga: Kemenperin: kesiapan internal tantangan hadapi inisiatif OBOR
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Satyagraha
Copyright © ANTARA 2019
Tags: