Jakarta (ANTARA) - Indonesia akan memegang keketuaan atau presidensi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) sepanjang bulan Mei 2019, kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir di Jakarta, Kamis.

"Keketuaan Indonesia pada Dewan Keamanan PBB selama satu bulan, yang dimulai 1 Mei sampai 31 Mei," ujar Arrmanatha.

Sebagai anggota terpilih DK PBB, Indonesia memegang jabatan Presiden DK PBB pada Mei tahun ini setelah jabatan tersebut dipegang oleh Jerman sepanjang April 2019.

"Setiap anggota DK PBB berdasarkan urutan alfabet diberikan kesempatan untuk menjabat dan memimpin persidangan DK PBB selama satu bulan. Kita dapat giliran bulan Mei, setelah Jerman pada April," Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata (KIPS) Kemenlu RI Grata Endah Werdaningtyas.

Selama masa presidensi di DK PBB pada Mei 2019 itu, pemerintah Indonesia akan mengusung tema yang terkait dengan operasi pemeliharaan perdamaian PBB. Adapun tema yang diangkat selama masa presidensi Indonesia adalah "Berinvestasi dalam Perdamaian: Meningkatkan Keamanan dan Kinerja Pemeliharaan Perdamaian PBB" (Investing in Peace: Improving Safety and Performance of UN Peacekeeping).

Menurut Grata, pemerintah Indonesia memilih tema tersebut karena mengingat pentingnya operasi pemeliharaan perdamaian PBB sebagai salah satu upaya untuk menjaga perdamaian internasional.

"Karena realitanya, suka tidak suka, misi perdamaian PBB masih merupakan alat yang paling kuat dari DK PBB untuk berkontribusi pada perdamaian internasional. Kalau melihat di negara-negara berkonflik, kehadiran PBB yang paling terlihat adalah 'helm biru' (pasukan misi perdamaian PBB)," ujar dia.

Selain itu, pemerintah RI memilih tema yang terkait dengan operasi perdamaian PBB karena Indonesia memang memiliki rekam jejak yang baik dalam berkontribusi bagi misi perdamaian PBB.