Jakarta (ANTARA) - Pengamat sektor pangan dan Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah menyatakan bahwa visi kedaulatan pangan perlu menempatkan kesejahteraan kalangan petani sebagai tujuan akhir sehingga tidak hanya fokus pada jumlah produksi komoditas pangan.

"Secara umum, visi misi capres petahana terkait pertanian dan pangan masih berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi dengan penguatan fasilitasi percepatan adopsi inovasi teknologi budi daya dan pascapanen, mengembangkan aspek agrobisnis, serta mendorong agar terjadi konsolidasi kelompok tani menjadi besar sehingga memiliki daya saing yang kuat," kata Said Abdullah kepada Antara di Jakarta, Senin.

Menurut Said, hal yang penting dilihat adalah orientasi pembangunan pertanian pangan itu sendiri, karena selama ini pemerintah dinilai masih memiliki visi misi peningkatan produksi sebagai tujuan utama, dengan asumsi hal tersebut akan turut mengerek kesejahteraan petani.

Namun sayangnya, menurut dia, asumsi itu tidak sepenuhnya benar karena belajar empat tahun terakhir, ketika produksi padi meningkat kesejahteraan petani padi justru stagnan.

Untuk itu, ia menekankan perlunya reorientasi model pembangunan pertanian pangan yang menyasar pada petani sebagai subyeknya sehingga secara otomatis menjadikan pendapatan dan kesejahteraan petani sebagai tujuannya adalah benar perlu dilakukan.

Koordinator KRKP berpendapat bahwa dari rencana kebijakan yang disampaikan belum tergambar dengan jelas instrumen mana yang bisa mendorong itu. kebijakan pada sisi hilir belum cukup kuat terlihat.

"Ambil contoh, insentif apa yang akan didapat petani? perlindungan dan pemberdayaan model apa yang akan dikembangkan di petani, kebijakan pasar dan harga seperti apa yang akan didorong?" ucapnya.

Said memaparkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, maka program dan kebijakan yang diutarakan masih ada peluang bisa sektor pertanian berkembang, tetapi perlu penguatan dan kesungguhan untuk menambahkan kebijakan dan program peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani terutama di sisi hilir.

Sebelumnya, pengamat pertanian Dwi Andreas Santosa ketika dihubungi Antara di Jakarta, 13 Februari lalu, mengatakan salah satu cara paling efektif untuk memperbaiki taraf hidup petani adalah dengan memberikan subsidi langsung tanpa perantara.

"Subsidi langsung harus diberikan kepada petani, jadi setiap Rp100 yang dialokasikan pemerintah, benar-benar Rp100 yang diterima oleh petani," katanya.

Menurut Guru Besar IPB itu, selama ini para petani masih rentan terhadap kegagalan panen yang berdampak negatif kepada tingkat pendapatan. "Hal ini masih terjadi di 2018, ketika panen petani bawang merah dua kali terganggu bencana alam, sehingga harga jual jatuh dibawah harga produksi," ujarnya.

Meski demikian, ia mengakui upaya untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan meningkatkan kesejahteraan petani bukan merupakan hal yang mudah. Hal itu karena lahan untuk produksi makin berkurang sehingga pemerintah memutuskan impor bahan makanan guna menyiagakan pasokan.
Baca juga: Guru besar IPB: kesejahteraan petani kunci kedaulatan pangan