Jakarta (ANTARA) -
Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 akan lebih berfokus pada penguatan sumber daya manusia (SDM) dan perlindungan sosial.

"Terkait penyusunan pagu indikatif 2020, perlu saya ingatkan, yang pertama untuk kesinambungan pembangunan kita harus fokus pada penguatan SDM dan perlindungan sosial, menyambung apa yang kita mulai 2019," kata Presiden dalam rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Senin.

Presiden menyampaikan hal itu dalam rapat terbatas dengan topik Ketersediaan Anggaran dan Pagu Indikatif Tahun 2020 yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut B Panjaitan, para menteri Kabinet Kerja serta Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

"Kita harus memastikan bahwa tahapan kerja teknokratik dalam penyusunan RAPBN 2020 tetap berjalan, 2019 sudah mulai," tambah Presiden.

Presiden mengingatkan bahwa tantangan yang akan dihadapi pada 2020 akan semakin meningkat dan tidak mudah.

"Kita harus mengantisipasi dinamika perekonomian dunia yang terus berubah secara dinamis dan terus bergerak," ungkap Presiden.

Menurut Presiden, kuncinya adalah peningkatan daya tahan serta daya saing ekonomi Indoneia.

"Terutama dua hal yang sudah sering saya sampaikan, investasi dan ekspor, karena itu APBN 2020 harus mampu memberikan stimulus bagi peningkatan ekspor dan investasi, serta menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pertumbuhan ekonomi yang rata, dan berkeadilan," jelas Presiden.

Rencana anggaran untuk 2020 juga harus detail dan sesuai dengan prioritas pembangunan.

"Hal yang paling utama harus bisa dilaksanakan dan bisa diukur hasilnya," tambah Presiden.

Dalam sejumlah pernyataan, Presiden juga mengatakan pada 2020 pemerintah akan memulai program tiga kartu sakti, yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Pra Kerja dan Kartu Sembako Murah.