Jakarta (ANTARA) - Pengamat sektor kelautan dan perikanan Abdul Halim mengatakan kaum perempuan memegang peranan penting dalam sektor perikanan Nusantara, sehingga pemerintah sudah selayaknya lebih memperhatikan dan memberikan penghargaan seutuhnya.

"Di sektor perikanan, perempuan memainkan peranan yang sangat penting, bahkan terbilang berperan ganda, yakni membantu nelayan sebagai pengolah atau pemasar," kata Abdul di Jakarta, Minggu.

Setiap 21 April selalu diperingati sebagai Hari Kartini, guna merayakan hari lahir RA Kartini yang dilahirkan pada 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah.

Menurut Abdul, di lain waktu perempuan sektor perikanan juga berperan sebagai manajer keuangan dan kualitas hidup keluarga yaitu untuk pemenuhan gizi anak dan suami, serta pengelolaan kebutuhan dapur.

Ia yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan itu juga berpendapat bahwa sayangnya beragam peranan penting yang dilakukan oleh kalangan perempuan di sektor perikanan kerap disepelekan.

"Banyak hal di lapangan yang menunjukkan minimnya penghargaan terhadap perempuan di sektor perikanan," paparnya.

Ia mengingatkan bahwa di banyak wilayah Tanah Air juga terdapat perempuan yang berprofesi sebagai nelayan, di antaranya di Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Aceh.

Untuk itu, ujar dia, pemerintah harus dapat melakukan sejumlah langkah sebagai berikut, yaitu pertama adalah dengan melakukan pembenahan dan perbaikan terhadap pendataan profesi berbasis KTP elektronik.

Dengan demikian, perempuan nelayan juga dapat diakui profesinya di dalam kartu identitas nasional mereka.

Kemudian, lanjutnya, pemerintah juga harus mengalokasikan APBN dan APBD untuk menyejahterakan kaum perempuan nelayan sebagaimana dimandatkan dalam UU No 7/2016.

"Lakukan pendampingan dan fasilitasi peningkatan keterampilan dan kemandirian kaum perempuan nelayan melalui pelbagai program perlindungan dan pemberdayaan," pungkas Abdul Halim.

Baca juga: Susi Pudjiastuti: Ingat jasa dan semangat Kartini
Baca juga: Sulit dapat surat keterangan, diserukan negara akui keberadaan perempuan nelayan