Makassar (ANTARA) - Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Makassar, Sulawesi Selatan sempat terkendala penyaluran logistik C1 plano pada sejumlah PPK setempat sehingga membuat penghitungan suara ditunda.

"Sebenarnya tidak ada masalah, ini hanya persoalan teknis saja, sebab pengiriman logistik yang diterima tidak lengkap, lebih banyak form DA dibanding C1 plano. Tapi kami bergerak cepat dan telah mendistribusikannya," ujar Ketua KPU Makassar Farid Wajdi, di kantornya, Sabtu.

Menurutnya, dalam Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, kata dia lagi, bisa juga menggunakan screen, proyektor atau sejenisnya dalam hal penghitungan bila menemui kendala salah satunya bila kekurangan C1 plano.

"Cara itu bisa dilakukan untuk melancarkan proses penghitungan suara di tingkat PPK, tetapi katanya banyak yang menolak, dan mesti menggunakan C1 plano. Sebenarnya aturannya ada bila mau dijalankan dan bisa lebih cepat," ujarnya pula.

Mantan Badan Pekerja lembaga antikorupsi ACC Sulawesi ini menyatakan, adanya kendala teknis tersebut disebabkan tidak lengkap pengiriman logistik sehingga harus diatur kembali untuk memudahkan penghitungan suara di tingkat PPK yang sementara ini berjalan.

Mengenai stabilitas keamanan, Farid mengungkapkan saat ini berjalan aman karena mendapat pengamanan ekstra dari personel TNI-Polri untuk menjaga agar tetap kondusif.

"Tadi Wakapolda Sulsel datang berkunjung untuk memastikan kelancaran pelaksanaan proses pemilu yang memasuki tahap penghitungan suara, sistem Situng dan termasuk soal teknis logistik C1 plano yang sudah didistribusikan tadi," katanya pula.

Sebelumnya, sejumlah Ketua PPK terlihat datang ke kantor KPU Makassar untuk mengambil C1 plano, sebab form itu sangat dibutuhkan saat rekapitulasi suara. Beberapa lokasi penghitungan tingkat PPK juga harus ditunda karena menunggu form tersebut dibawa petugas ke tempat rekapitulasi kecamatan.

Wakapolda Sulsel Brigjen Adnas di sela kunjungan di Kantor KPU Makassar, saat berbincang dengan Komisioner KPU setempat mengatakan jangan ragu untuk meminta bantuan TNI-Polri agar proses demokrasi pada Pemilu Serentak 2019 ini bisa berjalan aman, damai, dan lancar.

Pada kesempatan itu, Adnas juga melakukan pemantauan di ruangan khusus Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Kantor KPU Makassar guna mengecek sistem yang dimiliki penyelenggara termasuk keamanannya.

Dalam kunjungan itu, tidak banyak disampaikan kepada awak media yang sedang berada di sana dan hanya mengatakan agar media bisa memberitakan yang positif untuk kepentingan masyarakat.

"Buat berita yang baik-baik saja yah, yang positif dan sejuk buat masyarakat agar semua berjalan aman dan damai," ujar Wakapolda Sulsel, usai mengunjungi KPU Makassar.

Sedangkan Kapolrestabes Makassar Kombes Wahyu Dwi Ariwibowo di sela kunjungan mendampingi Wakapolda Sulsel mengatakan, dari pantauan sejauh ini Makassar dalam keadaan aman terkendali

"Kegiatan pengamanan di seluruh PPK yang ada di Kota Makassar, situasi sampai sekarang ini masih kondusif. Pemberlakuan ID mana boleh masuk dan tidak, misalnya saksi dan panitia, sejauh ini tidak ada gangguan keamanan dan masih aman," katanya pula.

Sementara ini, penghitungan suara di tingkat PPK pada 15 kecamatan di Makassar kembali berlangsung, selain itu terlihat petugas TNI-Polri masih berjaga-jaga di lokasi tersebut.