Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan pembelajaran berbasis e-learning merupakan solusi yang tepat, hemat, serta efektif bagi aparatur sipil negara yang sibuk dalam bekerja tetapi ingin mengembangkan kompetensinya.

Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian PUPR Lolly Martina Martief, dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat, menyatakan, keunggulan dari pembelajaran melalui e-learning, adalah hemat waktu, hemat biaya dan bisa dilakukan di mana saja, serta jangkauan peserta yang lebih luas.

"Dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, e-learning menjadi sebuah solusi yang tepat dan strategi yang efektif bagi ASN Kementerian PUPR yang dengan kesibukan pekerjaannya tetap memperoleh hak pengembangan kompetensi tanpa harus meninggalkan pekerjaan atau lokasi kerja," paparnya.

Menurut dia, penggunaan e-learning seperti salah satunya dalam Pelatihan Sistem Manajemen Keamanan dan Keselamatan Kerja (SMK3) Konstruksi, dinilai akan mampu menghemat waktu sebesar 70 persen dan biaya sebesar 60 persen bila dibanding dengan sistim konvensional atau tatap muka.

Saat ini, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian PUPR tengah giat melaksanakan pelatihan dengan metode e-learning. Hingga 11 April 2019 telah dilaksanakan pelatihan SMK3 Konstruksi secara e-learning sebanyak tiga angkatan dengan 111 peserta yakni di Balai Diklat Wilayah VI Jakarta, Wilayah I Medan, dan Wilayah IV Bandung, sebanyak 71 peserta telah dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikat ahli muda K3 Konstruksi.

Selanjutnya dijadwalkan di Balai Diklat Wilayah VII Banjarmasin dan Balai Diklat PUPR Wilayah VIII Makassar dan sekitar pekan depan akan berlangsung dua angkatan lagi di Balai Diklat PUPR Wilayah II Palembang dan Balai Diklat PUPR Wilayah V Yogyakarta.

Ke depannya, pelatihan dengan metode e-learning akan tersedia sebanyak dua angkatan per balai diklat, sehingga proyeksi sampai akhir tahun akan ada 18 pelatihan dengan target rencana peserta kurang lebih 1000 orang.

Sebagaimana diwartakan, Pemerintah mendukung berbagai upaya peningkatan penguasaan teknologi dan penciptaan tenaga kerja berkualitas dengan sertifikat kompetensi keahlian untuk mengembangkan industri konstruksi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, Kamis (21/3), mengatakan kebijakan ini harus dilakukan karena masih banyak pencari kerja dalam industri konstruksi yang belum terserap di dunia kerja.

"Untuk itu, peningkatan kompetensi bagi peserta didik terutama pada pendidikan tinggi melalui lembaga pelatihan juga perlu digagas," kata Darmin dalam acara pembukaan pekan SDM Ahli Konstruksi Indonesia.

Menurut dia, berbagai kegiatan soft skill untuk meningkatkan kompetensi ini dapat meningkatkan nilai tambah para pekerja dalam industri konstruksi.

Selain itu, kurikulum dalam pendidikan tinggi ikut dikembangkan agar selaras dengan kebutuhan industri dan siap kerja dalam waktu cepat.

Darmin juga mengingatkan peran industri konstruksi saat ini sangat besar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan mendorong kegiatan ekonomi secara keseluruhan.

"Infrastruktur diperlukan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah yang dapat memperkuat sistem logistik nasional sehingga dampak ekonomi dapat segera dirasakan," ujarnya.