Panglima: TNI-Polri solid jaga tahapan pemilu selanjutnya
18 April 2019 15:34 WIB
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kiri) bersama Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kanan) memberi keterangan pers usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Polhukam, Jakarta, Kamis (18/4). Mereka menghimbau agar masyarakat tidak melakukan mobilisasi apapun terkait kemenangan ataupun ketidakpuasan dengan pemilu 2019. (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/pras)
Jakarta (ANTARA) - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan TNI dan Polri akan bersinergi dan solid dalam menjaga keamanan pada tahapan-tahapan selanjutnya dari pemilu 2019 yang masih berlangsung.
"Kami tidak akan mentolerir dan akan menindak tegas semua upaya yang akan mengganggu ketertiban masyarakat dan aksi-aksi inkonstitusional yang merusak proses demokrasi. NKRI harga mati!" tegas Hadi usai mengikuti rapat koordinasi khusus tingkat menteri tentang "Pengamanan Pemilu Pasca Pencoblosan" di Kantor Kemenko Pulhukam, Jakarta, Kamis.
Dalam kesempatan ini, Panglima TNI juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh prajurit TNI dan Polri, serta seluruh pihak terkait sehingga pemilu 2019 berlangsung lancar.
"Kami menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh prajurit TNI dan Polri serta semua pihak, dan masyarakat Indonesia, sehingga pelaksanaan pemungutan suara tanggal 17 April 2019 dapat berjalan aman, damai, dan lancar," kata Hadi.
Senada, Kepala Kepolisian RI Jenderal Pol Tito Karnavian menyampaikan jika ada pihak yang keberatan, dan sebagainya untuk menggunakan mekanisme konstitusional sesuai aturan hukum.
"Kalau yang melakukan pelanggaran hukum adalah peserta pemilu maka ada Bawaslu, laporkan ke Bawaslu sesuai dengan tingkatan yang ada. Kemudian kalau yang melanggar itu panitia Pemilu ada DKPP," katanya.
Bahkan, kata Tito, jika memang ada pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif bisa menempuh mekanisme kepada Mahkamah Konstitusi.
"Namun, kalau ada langkah-langkah di luar langkah hukum, apalagi upaya-upaya inkonstitusional yang akan mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat maka TNI-Polri kami bersepakat untuk menindak tegas dan tidak menolerir," tegasnya.
"Kami tidak akan mentolerir dan akan menindak tegas semua upaya yang akan mengganggu ketertiban masyarakat dan aksi-aksi inkonstitusional yang merusak proses demokrasi. NKRI harga mati!" tegas Hadi usai mengikuti rapat koordinasi khusus tingkat menteri tentang "Pengamanan Pemilu Pasca Pencoblosan" di Kantor Kemenko Pulhukam, Jakarta, Kamis.
Dalam kesempatan ini, Panglima TNI juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh prajurit TNI dan Polri, serta seluruh pihak terkait sehingga pemilu 2019 berlangsung lancar.
"Kami menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh prajurit TNI dan Polri serta semua pihak, dan masyarakat Indonesia, sehingga pelaksanaan pemungutan suara tanggal 17 April 2019 dapat berjalan aman, damai, dan lancar," kata Hadi.
Senada, Kepala Kepolisian RI Jenderal Pol Tito Karnavian menyampaikan jika ada pihak yang keberatan, dan sebagainya untuk menggunakan mekanisme konstitusional sesuai aturan hukum.
"Kalau yang melakukan pelanggaran hukum adalah peserta pemilu maka ada Bawaslu, laporkan ke Bawaslu sesuai dengan tingkatan yang ada. Kemudian kalau yang melanggar itu panitia Pemilu ada DKPP," katanya.
Bahkan, kata Tito, jika memang ada pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif bisa menempuh mekanisme kepada Mahkamah Konstitusi.
"Namun, kalau ada langkah-langkah di luar langkah hukum, apalagi upaya-upaya inkonstitusional yang akan mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat maka TNI-Polri kami bersepakat untuk menindak tegas dan tidak menolerir," tegasnya.
Pewarta: Zuhdiar Laeis, Joko Susilo
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
Tags: