Padang, (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat menempatkan sebanyak 20 personel Satuan Brigade Mobile (Satbrimobda) di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar sebagai antisipasi terjadinya kerusuhan akibat pemilu presiden dan pemilu legislatif

Komandan Detasemen Gegana Satbrimobda Polda Sumbar Kompol Hery di Padang, Senin penurunan personel bersenjata lengkap ini dilakukan sejak Minggu (14/4) yang bertujuan untuk mengamankan personel serta inventaris KPU dan Bawaslu Sumbar dari hal yang tidak diinginkan.

Ia mengatakan setiap hari ditugaskan 20 personel yang bertugas untuk mengamankan kantor KPU dan Bawaslu Sumbar. Penurunan pasukan ini sesuai dengan instruksi Kapolda Sumbar yang dilanjutkan oleh Karo Ops yang menempatkan petugas di kedua objek vital dalam masa pemilu ini.

“Kita bertugas sejak Minggu dan berakhir pada Minggu (21/4) namun jika situasi belum kondusif tentu pengamanan akan kita perpanjang,” kata dia.

Selain petugas bersenjata lengkap, pihaknya juga menyiapkan sepeda motor anti anarkis untuk mengantisipasi jika terjadi hal yang tidak diinginkan.

“Kita juga akan menyiapkan mobil pengurai massa sebagai bentuk persiapan dan antisipasi menghadapi hal yang tidak diinginkan,” kata dia.

Ia mengatakan dalam hal ini petugas bertanggung jawab atas keselamatan personel KPU dan Bawaslu Sumbar serta barang-barang yang ada di lokasi tersebut.

“Sejauh ini kondisi memang aman terkendali namun tidak membuat kita lengah dan abai terhadap segala kemungkinan,” katanya.

Sebelumnya KPU Sumbar menetapkan Daftar Pemilihan Tetap Hasil Perbaikan ketiga (DPTHP-3) terdapat penambahan pemilih sebanyak 6.601
pemilih.

Dalam DPTHP2 KPU menetapkan jumlah pemilih di daerah itu sebanyak 3.718.003 dan bertambah di DPTHP-3 menjadi 3.724.604 yang terdiri dari 1.840.431 laki-laki dan 1.884.173 perempuan dengan jumlah TPS sebanyak 16.719 unit.

“Penambahan pemilih tersebut merupakan daftar pemilih khusus yang dimasukkan dalam daftar pemilih tetap,” katanya.