Ambon (ANTARA) - Menko Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Wiranto, Senin, mengecek kesiapan Pemilu serentak di Maluku pada 17 April 2019.

Pelaksana harian (Plh) Gubernur Maluku, Hamin Bin Thahir, dikonfirmasi, membenarkan, pengecekan Menko Polhukam melalui telekonferensi.

"Menko Polhukam saat pengecekan sedang melaksanakan rapat koordinasi bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, Mendagri Tjahjo Kumolo, Jaksa Agung M Prasetyo, Menkominfo Rudiantara, dan Ketua Bawaslu Abhan," ujarnya.

Hamin mengemukakan, Menko Polhukam juga memberikan arahan terkait dengan masalah teknis maupun keamanan, terutama menjelang masa tenang Pemilu pada 14 - 16 April 2019.

"Syukurlah saya saat itu didampingi Kapolda Maluku, Irjen Pol. Royke Lumowa, Pangdam XVI/ Pattimura, Mayjen TNI. Marga Taufiq, Ketua KPU Maluku, Samsul Rivan Kubangun dan Ketua Bawaslu Maluku, Abdullah Elly sehingga bisa didengar langsung arahan Menko Polhukam," katanya.

Hamin juga memanfaatkan telekonferensi tersebut untuk melaporkan kesiapan pelaksanaan Pemilu serentak, terutama terkait dengan distribusi logistik dan pengamanan.

"Maluku pada prinsipnya siap melaksanakan Pemilu serentak 2019 dengan harapan sukses penyelenggaraan, pengawasan dan pengamanan," tandasnya.

Kapolda Maluku, Irjen Pol. Royke Lumowa, menyatakan, stabilitas keamanan daerah ini menjelang Pemilu serentak 2019 semakin kondusif.

"Polda Maluku mengerahkan lebih dari 5.000 personil didukung TNI 3.000 personil dan 0.194 personil Linmas," katanya.

Ketua KPU Maluku, Samsul Rivan Kubangun mengatakan, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), maka Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTT) tahap III saat ini sebanyak 1.269.781 pemilih yang tersebar di 5.527 TPS.

Khusus distribusi surat suara menggantikan yang rusak tinggal kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dan Kepulauan Aru, menyusul tujuh kabupaten dan dua kota sudah terdistribusi.

Sedangkan, Ketua Bawaslu Maluku, Abdullah Elly mengemukakan, pihaknya siap melakukan pengawasan di 11 kabupaten/kota dengan dukungan 33 komisioner, 354 pemantau pengawasan kecamatan dan 1.231 pengawasn desa/kelurahan.

"Jadi pengawasan dilakukan sejak 11 hingga 23 April 2019, menyusul tahapan kampanye menangani 10 temuan pelanggaran dan enam laporan serta 677 bahan laporan," tandasnya.