Jakarta (ANTARA) - Juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Johnny G Plate menyoroti pernyataan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang ingin mengejar penghindar pajak, namun di satu sisi kedua pasangan tersebut terindikasi masuk dalam daftar skandal "Panama Papers".

"Seharusnya bisa dimulai dari diri mereka sendiri ya. Bagaimana mereka baik Prabowo dan Sandiaga melakukan pembayaran pajaknya. Juga harusnya mengklarifikasi penyebutan nama mereka atau perusahaannya dalam beberapa papers yang berisi para pemilik perusahaan di negara tax heaven, " kata Johnny, dalam siaran pers Jakarta, Sabtu.

Bagi Johnny pemerintahan Jokowi telah menjalankan upaya untuk mengejar para penghindar pajak.

Tax amnesty yang telah digelar pemerintah pun menjadi program tax amnesty yang dinilai berhasil dibandingkan negara lain di dunia.

Penerimaan pajak negara pun makin meningkat setelah pelaksanaan tax amnesty.

Tapi yang lebih penting, lanjut politisi Nasdem itu, adalah Jokowi dan Maruf Amin tidak memiliki beban masa lalu terkait masalah pajak.

"Jadi seperti yang sering dikatakan Jokowi bahwa dirinya tidak memiliki beban masa lalu, tepat sekali hal ini juga di masalah perpajakan. Beda dengan kubu sebelah yang masih perlu berikan klarifikasi dalam penyebutan nama mereka dalam papers," tandasnya.

Dalam debat capres terakhir tersebut, Prabowo Subianto menjanjikan akan mengejar penerimaan pajak tanpa menimbulkan guncangan terhadap kondisi ekonomi.

"Kami ingin melebarkan tax base dengan tidak menimbulkan shock ekonomi," katanya.

Prabowo mengatakan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan rasio perpajakan hingga 16 persen terhadap PDB adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan sistem transparansi.

"Kita harus berani mengejar mereka yang selama ini selalu menghindari untuk membayar yang seharusnya dia bayar," katanya.