Jakarta (ANTARA) - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi menyarankan kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk menghentikan sementara sekaligus mengevaluasi kembali semua perundingan perdagangan internasional.

"Kalau berkaitan dengan perundingan perdagangan, saya kira dihentikan dulu untuk sementara. Kemudian dilakukan analisa mengingat semua perjanjian perdagangan itu tidak ada analisanya," ujar peneliti Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi Lutfiyah Hanim di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan bahwa analisa perundingan perdagangan internasional yang ada saat ini hanya berkutat pada berapa jumlah ekspor dan impor.

"Padahal perjanjian perdagangan internasional seperti dengan European Free Trade Association atau EFTA, terdapat sekitar 17 bab. Sayangnya yang dianalisa hanya satu-dua bab saja," kata Lutfiyah.

Dengan menghentikan sementara perundingan perdagangan internasional, menurut peneliti tersebut, Indonesia bisa menganalisa dampak dan biayanya yang selama ini tidak pernah dilakukan.

"Kalau melakukan perundingan dengan negara-negara maju seperti Uni Eropa, Jepang, Amerika Serikat dan Australia, negara-negara ini sangat terkenal dengan sikap ngototnya dalam perundingan, Dengan demikian mereka selalu mendapatkan apa yang mereka mau, dengan menggunakan template atau format yang diajukan ke semua negara dalam perundingan," tutur Lutfiyah.

Indonesia, lanjutnya, tidak memiliki template seperti itu dan hanya mengikuti template perundingan yang diajukan oleh negara-negara maju. "Kita dari Indonesia lebih banyak melakukan apa yang mereka atau negara-negara maju inginkan," kata Lutfiyah.

Perdagangan merupakan salah satu tema yang akan dibahas dalam debat terakhir Pemilu Presiden 2019, bersamaan dengan sejumlah tema lainya seperti ekonomi dan kesejahteraan sosial, investasi, industri dan keuangan.

Debat kelima Pemilu Presiden 2019 merupakan debat pamungkas yang digelar pada 13 April 2019 nanti sekaligus akan menutup seluruh rangkaian debat yang telah dimulai sejak Januari 2019. Debat ini juga akan menghadirkan kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden baik paslon nomor urut 01 maupun 02 di lokasi debat yang akan digelar di Hotel Sultan, Jakarta.

Baca juga: Kedua capres perlu buat kebijakan investasi yang saling menguntungkan