Jakarta (ANTARA) - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menyebutkan, Program Keluarga Harapan (PKH) dinilai sebagai salah satu jurus jitu Jokowi untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi 9,66 persen, merujuk data BPS September 2018.

"Angka 9,66 persen ini secara akumulatif jumlah penduduk miskinnya itu dari 27 juta menjadi sekitar 25 juta. Artinya jumlah penduduknya bertambah tapi secara akumulatif mengalami penurunan jumlah masyarakat miskin," kata Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, M Misbakhun, di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, banyak program yang telah digulirkan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan, seperti penyediaan lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka pengangguran, termasuk "conditional cash transfer" seperti PKH.

PKH, lanjut Misbakhun, merupakan program yang dianggap berhasil dan diakui oleh banyak pihak, termasuk Bank Dunia.

"Program 'conditional cash transfer' Indonesia itu termasuk yang mendapat penghargaan dari Bank Dunia sebagai upaya mengatasi kemiskinan yang sangat signifikan," ujarnya dalam keterangan tertulisnya.

Dalam PKH, kata dia, terdapat skenario ganda untuk membantu keluarga miskin sekaligus memaksa anak-anak mereka tetap sekolah sehingga indikator indeks pembangunan manusianya juga meningkat.

"Kemudian pelayanan kesehatan, bagaimana mengatasi stunting dan sebagaimnya sehingga dari sisi pelayanan kesehatan juga naik, sehingga mau tidak mau PKH ini juga salah satu pendorong," jelasnya.

Misbakhun menyebutkan, sejumlah data program ekonomi Jokowi yang dianggap erat kaitannya dengan pemerataan dan belanja sosial untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.

"Program ekonomi Pak Jokowi ini berpihak pada masyarakat sehingga kemiskinan bisa diatasi. Pertumbuhan pada kisaran lima persen itu diikuti dengan pemerataan. 'Affirmative action', keberpihakan itu ditegaskan dalam bentuk belanja sosial yang sangat signifikan. Bagaimana mengangkat derajat masyarakat bawah itu tetap bisa melakukan aktivitas kehidupan mereka sehari-hari dengan kehadiran negara," tutur Misbakhun.

Hal itu, tambah dia, merupakan keberpihakan Presiden Jokowi kepada wong cilik. Pemerintah bergerak mengatasi kemiskinan, kesenjangan sosial, dan terus membangun pemerataan. Pertumbuhan ekonomi 5,17 persen itu dalam rangka pemerataan terhadap seluruh masyarakat

"Walaupun pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pembangunan akses, koneksifikasi, dan meningkatkan kualitas infrastruktur tetapi belanja sosial tetap dilakukan," ucapnya.