Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan ingin penggunaan cantrang diatur dengan baik.

Dalam siaran pers di Jakarta, Kamis, Luhut dalam kunjungan kerjanya ke Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis, mengatakan pihaknya tengah menunggu hasil studi Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk memilah jenis cantrang yang harus dilarang atau tidak.

"Cantrang itu ada macam-macam. Ada cantrang yang sampai ke bawah yang akhirnya akan merusak koral (karang) dan yang jaringnya terlalu rapat sehingga menangkap semua ikan," katanya.

Luhut pun menambahkan jenis cantrang yang membawa dampak buruk terhadap lingkungan seharusnya memang dilarang untuk dipergunakan.

"Jadi sebenarnya kita ingin atur dengan baik," ujarnya.

Luhut berpesan kepada para nelayan agar berperan aktif menjaga kelestarian alam dengan tidak mengambil ikan berlebihan.

"Saya titip kepada perwakilan-perwakilan nelayan itu supaya disiplin. Jangan sampai nanti ada pengambilan ikan yang berlebihan sehingga ikan itu habis," katanya.

Mantan Menko Polhukam itu menyerap aspirasi nelayan dan pemerintah daerah Banyuwangi terkait sejumlah topik, di antaranya soal proses perizinan kapal ikan hingga masalah berkurangnya spesies ikan tertentu di wilayah tersebut.

"Jadi kita selesaikan satu mengenai pengukuran kapal 30 gross ton ke bawah itu nanti akan diselesaikan di tingkat kabupaten. Jadi Pak Bupati tidak perlu lagi harus pergi ke Surabaya," ujar Luhut kepada Bupati Kabupaten Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan ratusan hadirin Pertemuan Sinergitas Tiga Pilar di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Banyuwangi.

Ia juga telah meminta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan ITB untuk meneliti masalah berkurangnya spesies ikan tertentu di perairan sekitar Banyuwangi. Begitu pula masalah keramba-keramba yang terlalu rapat dengan pantai hingga adanya gunung di bawah air.

Turut hadir dalam acara tersebut sekitar 700 orang dari Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Kades/Lurah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi, perbankan, Majelis Ulama Indonesia dan Forum Kerukunan umat Beragama di Banyuwangi.

Baca juga: Luhut sebut Tol Trans Jawa bakal dukung penurunan harga barang

Baca juga: Isu investasi asing dan defisit bakal jadi "serangan" di debat capres