Jakarta (ANTARA) - Organisasi pembela kaum buruh di luar negeri, Migrant CARE, mengecam hoaks terkait surat suara Pemilu RI di Luar Negeri yang telah dihitung dan mendukung langkah KPU untuk mengusut tuntas pelaku penyebarnya.

"Hoaks ini tampaknya untuk memperkeruh suasana terkait dengan pelaksanaan Pemilu Pendahuluan pada tanggal 8-14 April 2019 sebagai pemanasan pemilu serentak 17 April 2019," kata Direktur Eksekutif Migrant CARE Wahyu Susilo dalam keterangan tertulis, Rabu.

Ia menilai hoaks ini jelas disebarluaskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan memiliki potensi mendelegitimasi kredibilitas penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu Migrant CARE mendukung langkah KPU untuk mengusut tuntas hingga ke ranah hukum.

Ia mengatakan terkait dengan pelaksanaan Pemilu Pendahuluan untuk WNI di luar negeri memang membutuhkan perhatian khusus. Dengan adanya tiga metode pemungutan suara, yaitu melalui TPS, kotak suara khusus dan surat pos membutuhkan mekanisme pengawasan dan pemantauan khusus untuk menjamin asas luber dan jurdil tetap berlangsung.

Menurut pantauan Migrant CARE sejak Pemilu 2004 hingga Pemilu 2019, metode Kotak Suara Keliling dan Metode Surat Pos belum ada mekanisme pengawasan yang memungkinkan pengawas dan pemantau pemilu memastikan alur perjalanan surat suara.

Untuk itu Migrant CARE, selaku pemantau resmi Pemilu RI di luar negeri mendesak Bawaslu RI mengakomodasi akses pengawasan dan pemantauan perjalanan surat suara dari metode Kotak suara keliling dan surat pos.

Migrant CARE juga akan memberangkatkan pemantau pemilu RI ke negara-negara yang memiliki DPT besar dalam Pemilu Pendahuluan yaitu Malaysia, Singapura dan Hongkong.

Baca juga: KPU minta polisi tangkap pembuat hoaks hasil pemilu luar negeri