Jakarta (ANTARA) - Buku berjudul "Ma'rufnomics Ekonomi Baru Indonesia" yang ditulis oleh Nurdin Tampubolon menuangkan gagasan dan pemikiran Ma'ruf Amin terhadap rencana pembangunan perekonomian yang akan dipertimbangkan untuk periode 2019-2024.

Saat menghadiri peluncuran buku di Menara Bidakara, Jakarta, Selasa, Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 Ma'ruf Amin mengatakan saat ini Indonesia memerlukan arus baru perekonomian yang tidak hanya berpihak pada kalangan atas (top down) tetapi juga dari masyarakat kecil (bottom up).

"Oleh karenanya kita perlu berubah menuju pembangunan yang sinergis, yang sifatnya kolaborasi, tidak hanya dari atas tetapi juga dari masyarakat bawah," kata Ma'ruf.

Ia menjelaskan bahwa buku ini merupakan masukan yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintahan baru periode 2019-2024 dan mengisi gap atau melengkapi program yang sudah dijalankan Pemerintahan Joko Widodo-Jusf Kalla periode 2014-2019.

Menurut dia, dasar pemikiran dari Ma'rufnomics salah satunya membangun ekonomi secara sinergi dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, melakukan pemerataan ekonomi atau nonjawanisasi, hilirisasi dan efisiensi.

Dalam kesempatan yang sama, Penulis Buku "Ma'rufnomics Ekonomi Baru Indonesia" Nurdin Tampubolon mengatakan gagasan pemikiran Ma'rufnomics melaksanakan prinsip-prinsip "maximizing utility" yang optimal.

Ia menyebutkan salah satu ciri utama Ma'rufnomics adalah meningkatkan pendapatan melalui peningkatan produktivitas dan daya saing internasional.

"Apabila produk Indonesia berdaya saing di internasional, suatu korporasi juga berdaya saing, akan memberikan lapangan kerja yang luas, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Inilah yang dilihat dari kerangka pemikiran Ma'rufnomics," kata Nurdin.

Dalam buku tersebut, dijelaskan Ma'rufnomics memiliki tujuan nasional mandiri pangan, mulai dari beras jangung, dan kacang kedelai, mandiri energi, mandiri rumah/papan dan mandiri keuangan.

Baca juga: Ma'ruf Amin tawarkan program pemberdayaan ekonomi umat

Baca juga: Cak Imin: Kiai Ma'ruf ahli ekonomi