KH Anwar Iskandar: Golput itu tidak bertanggung jawab
8 April 2019 19:08 WIB
Wakil Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur KH Anwar Iskandar (kanan) saat memberikan keterangan kepada media usai menghadiri ikrar mendukung pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin, di Pondok Pesantren An Nur 1, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Senin, (8/4/2019) (Vicki Febrianto)
Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Wakil Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur KH Anwar Iskandar mengatakan bahwa jika para santri atau masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 atau golput itu merupakan tindakan tidak bertanggung jawab.
Menurut KH Anwar, para santri dan masyarakat Indonesia diharapkan menggunakan hak pilih dan menyalurkan aspirasi politiknya pada Pemilu 2019, untuk menentukan pemimpin masa depan Indonesia.
"Maka dari itu, jangan golput, orang golput itu tidak bertanggung jawab," ujar KH Anwar, di hadapan ribuan alumni pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, di Pondok Pesantren An Nur 1, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Senin.
KH Anwar menjelaskan, menentukan pemimpin Indonesia melalui pemilu 2019, merupakan kewajiban. Memang dinyatakan bahwa Pemilu merupakan hak politik bagi warga negara Indonesia, namun, berdasarkan kajian yang ada di pesantren, mengikuti Pemilu adalah kewajiban.
"Pemilu itu kewajiban, memang banyak orang mengatakan bahwa politik itu hak warga negara. Namun, berdasar kajian pesantren, ketika hak ini bersinggungan dan keterkaitan kuat dengan menjaga negara dan menjaga agama, itu wajib diikuti," ujar KH Anwar.
Dalam kesempatan tersebut, para santri di wilayah Malang Raya yang merupakan gabungan dari Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, juga mengikrarkan diri untuk mendukung calon presiden Joko Widodo dan calon wakil presiden KH Ma'ruf Amin, pada Pemilu 2019.
Para santri yang hadir dalam ikrar tersebut, merupakan para alumni dari Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Pondok Pesantren Ploso Kediri, Pondok Pesantren Langitan Tuban, Pondok Pesantren Paiton Probolinggo, Pondok Pesantren Salafiyah Malang, dan lainnya.
Pada Pemilu 2019, untuk pemilihan presiden, akan diikuti oleh dua pasangan calon yakni pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo yang berpasangan dengan KH Ma'ruf Amin, dan pasangan calon nomor urut 02 adalah Prabowo Subianto dengan pengusaha Sandiaga Uno.
KH Anwar mengatakan, saat ini, pasangan nomor urut 01, seakan-akan dimanja oleh lembaga survei yang ada di Indonesia, yang menyebutkan bahwa Jokowi-Ma'ruf Amin berada di atas angin. Namun, dengan kondisi tersebut jangan membuat lengah.
"Hampir semua lembaga survei mengatakan itu, tetapi, hasil survei yang unggul ini, jangan meninabobokan kita, sehingga kita lengah dan tidak berbuat apa-apa," ujar KH Anwar.
Oleh karena itu, lanjut KH Anwar, diharapkan para alumni santri tersebut bisa mengetuk tiap-tiap pintu rumah masyarakat dalam upaya untuk melakukan sosialisasi Pemilu 2019. Hal tersebut harus tetap dilakukan, meskipun berdasar perhitungan beberapa lembaga survei menyatakan Jokowi-Ma'ruf Amin lebih unggul.
"Biarpun sudah unggul pada tiap survei harus tetap ada sosialisasi dari pintu ke pintu," ujar KH Anwar.
Pemilu yang berlangsung pada 17 April 2019, berbeda dengan Pemilu sebelumnya, karena proses pemungutan suara dilakukan secara serentak untuk mengisi kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden dan Wakil Presiden.
Menurut KH Anwar, para santri dan masyarakat Indonesia diharapkan menggunakan hak pilih dan menyalurkan aspirasi politiknya pada Pemilu 2019, untuk menentukan pemimpin masa depan Indonesia.
"Maka dari itu, jangan golput, orang golput itu tidak bertanggung jawab," ujar KH Anwar, di hadapan ribuan alumni pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, di Pondok Pesantren An Nur 1, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Senin.
KH Anwar menjelaskan, menentukan pemimpin Indonesia melalui pemilu 2019, merupakan kewajiban. Memang dinyatakan bahwa Pemilu merupakan hak politik bagi warga negara Indonesia, namun, berdasarkan kajian yang ada di pesantren, mengikuti Pemilu adalah kewajiban.
"Pemilu itu kewajiban, memang banyak orang mengatakan bahwa politik itu hak warga negara. Namun, berdasar kajian pesantren, ketika hak ini bersinggungan dan keterkaitan kuat dengan menjaga negara dan menjaga agama, itu wajib diikuti," ujar KH Anwar.
Dalam kesempatan tersebut, para santri di wilayah Malang Raya yang merupakan gabungan dari Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, juga mengikrarkan diri untuk mendukung calon presiden Joko Widodo dan calon wakil presiden KH Ma'ruf Amin, pada Pemilu 2019.
Para santri yang hadir dalam ikrar tersebut, merupakan para alumni dari Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Pondok Pesantren Ploso Kediri, Pondok Pesantren Langitan Tuban, Pondok Pesantren Paiton Probolinggo, Pondok Pesantren Salafiyah Malang, dan lainnya.
Pada Pemilu 2019, untuk pemilihan presiden, akan diikuti oleh dua pasangan calon yakni pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo yang berpasangan dengan KH Ma'ruf Amin, dan pasangan calon nomor urut 02 adalah Prabowo Subianto dengan pengusaha Sandiaga Uno.
KH Anwar mengatakan, saat ini, pasangan nomor urut 01, seakan-akan dimanja oleh lembaga survei yang ada di Indonesia, yang menyebutkan bahwa Jokowi-Ma'ruf Amin berada di atas angin. Namun, dengan kondisi tersebut jangan membuat lengah.
"Hampir semua lembaga survei mengatakan itu, tetapi, hasil survei yang unggul ini, jangan meninabobokan kita, sehingga kita lengah dan tidak berbuat apa-apa," ujar KH Anwar.
Oleh karena itu, lanjut KH Anwar, diharapkan para alumni santri tersebut bisa mengetuk tiap-tiap pintu rumah masyarakat dalam upaya untuk melakukan sosialisasi Pemilu 2019. Hal tersebut harus tetap dilakukan, meskipun berdasar perhitungan beberapa lembaga survei menyatakan Jokowi-Ma'ruf Amin lebih unggul.
"Biarpun sudah unggul pada tiap survei harus tetap ada sosialisasi dari pintu ke pintu," ujar KH Anwar.
Pemilu yang berlangsung pada 17 April 2019, berbeda dengan Pemilu sebelumnya, karena proses pemungutan suara dilakukan secara serentak untuk mengisi kursi pada Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden dan Wakil Presiden.
Pewarta: Vicki Febrianto
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
Tags: