Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI EE Mangindaan menegaskan bahwa sejak dahulu para pendiri bangsa sudah menetapkan bahwa Indonesia berdiri di atas persatuan dan kesatuan seluruh kelompok yang ada di Indonesia.

"Semua aspirasi dan kepentingan golongan dihargai dan diberikan tempat yang sama, bukan karena alasan mayoritas dan minoritas," kata Mangindaan, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis.

Mangindaan, saat memberikan materi sosialisasi Empat Pilar MPR RI di hadapan masyarakat Minahasa Selatan, Rabu, mencontohkan salah satu buktinya adalah penghilangan tujuh kata dalam Piagam Jakarta, sehingga menjadi sila pertama Pancasila seperti yang dikenal sekarang ini.

Menurut dia, pada awalnya sila pertama Pancasila berbunyi, Ketuhanan dengan Melaksanakan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya, namun perwakilan dari masyarakat Indonesia Timur berkeberatan terhadap sila tersebut, karena dianggap tidak mengakomodir kepentingan umat Nasrani.

"Beruntung aspirasi itu didengar oleh anggota BPUPKI. Mereka berembuk, dan akhirnya mengubah sila pertama menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa," ujarnya lagi.

Proses pengubahan sila pertama itu, menurut Mangindaan berlangsung secara singkat, penuh pengertian, dan rasa kekeluargaan. Dia menilai semua pihak sadar bahwa perjuangan yang sudah memakan banyak korban itu didasari keinginan mendirikan bangsa yang berdaulat.

"Karena itu, dari pada negara Indonesia yang dicita-citakan terpecah belah, mereka pun sadar dan menerima aspirasi masyarakat Indonesia Timur," katanya pula.

Dia menegaskan tidak ada alasan bagi kita mengubah Pancasila, karena Pancasila sebagai ideologi, dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia sudah final, tidak boleh diganti.

Pada kesempatan itu, Mangindaan mengajak masyarakat Minahasa untuk menyukseskan Pemilu 2019 dengan cara datang ke TPS dan menentukan pilihan.

"Setiap individu berhak menentukan pilihannya sendiri, tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Beda pilihan itu wajar, tidak perlu dipertentangkan," katanya lagi.

Dia menilai yang penting sebagai warga negara, kita harus memberikan suara, untuk menentukan pimpinan kita lima tahun mendatang.