Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sjarief Widjaja mengutarakan harapannya agar pejabat KKP dapat mengembangkan pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan nasional.

Sjarief Widjaja dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis, menyatakan guna memperkuat pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan, KKP melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) melantik 11 Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi dan 5 Pejabat Fungsional lingkup BRSDM.

Adapun 11 Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi yang dilantik pada Senin (1/4), antara lain Donatus Haryadi Guntur Prabowo sebagai Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan (Poltek KP) Pangandaran, Lego Suhono sebagai Direktur Poltek KP Kupang, Iskandar Musa sebagai Direktur Poltek KP Dumai, dan Daniel Heintje Ndahwali sebagai Direktur Akademi Komunitas KP Wakatobi.

Kemudian, Arpan Nasri Siregar sebagai Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta, Juniawan Preston Siahaan sebagai Pembantu Direktur I pada Poltek KP Dumai, Yuniar Endri Priharanto sebagai Pembantu Direktur II pada Poltek KP Dumai, dan Muh. Suryono sebagai Pembantu Direktur III pada Poltek KP Dumai.

Selanjutnya, Yaser Krisnafi sebagai Pembantu Direktur I pada Poltek KP Pangandaran, Dinno Sudinno sebagai Pembantu Direktur II pada Poltek KP Pangandaran, dan Abdul Rahman sebagai Pembantu Direktur III pada Poltek KP Pangandaran.

Sjarief menyebutkan, pejabat terlantik nantinya akan menempati berbagai posisi strategis dan pemimpin bagi institusi dan lembaga pendidikan.

Oleh karena itu, Sjarief meminta para pejabat untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab demi mencetak generasi muda penerus bangsa yang berkualitas.

"Anda harus menjadi contoh, suri tauladan, bagi seluruh civitas akademika yang berada di lingkungan saudara sekalian," pesan Kepala BRSDM KKP.

Ia juga mengingatkan, pembinaan terhadap anak didik harus memperhatikan tiga hal, yaitu pembentukan sikap moral dan kepribadian manusia, penerapan konsep Teaching Factory (Tefa) dalam program pendidikan kelautan dan perikanan, serta pembentukan pengetahuan.

Sebagaimana diwartakan, Pemerintah perlu lebih mengembangkan ekonomi digital di Nusantara dengan mengeluarkan kebijakan yang benar-benar mendukung optimalisasi peranan pendidikan vokasi guna menciptakan SDM bidang literasi digital yang memadai.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Indra Krishnamurti mengatakan, mengoptimalkan pendidikan vokasi membutuhkan kerja sama banyak pihak, seperti pemerintah daerah dan juga industri.

"Sinergi keduanya diharapkan bisa membuat kurikulum dan pengajaran yang diterapkan menjadi tepat sasaran karena sesuai dengan kebutuhan industri," ucap Indra.