Sampit (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, mencatat ada 10 jenis diagnosa yang pembiayaan pengobatannya paling besar selama 2018 lalu.

"Kami tetap melayani semua jenis penyakit, selama itu sesuai dengan ketentuan. Tidak ada penghapusan pelayanan," kata Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Sampit Adrielona di Sampit, Rabu.

BPJS Kesehatan Cabang Sampit membawahi lima kabupaten yaitu Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Seruyan, Lamandau dan Sukamara. Peserta terbanyak berada di Kotawaringin Timur yaitu 402.882 orang.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan Cabang Sampit selama 2018 ada 10 diagnosa dengan biaya terbesar. Total ada 3.561 kasus dari 10 jenis diagnosa tersebut dengan biaya pengobatan yang dikeluarkan Rp12,9 miliar.

Jenis diagnosa tersebut yaitu bayi yang lahir dari persalinan caesar, perdarahan pada otak lainnya, bayi baru lahir dengan berat kurang dari normal, gagal jantung kongestif, gastroenteritis, demam berdarah, persalinan normal tanpa penyulit, pneumonia, infeksi saluran kencing dan asfiksia sedang hingga berat pada bayi baru lahir.

Untuk mencapai peningkatan derajat kesehatan, BPJS Kesehatan mengimbau masyarakat menjalankan pola hidup sehat dan melakukan upaya pencegahan penyakit. Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) bisa dimanfaatkan untuk memeriksa kesehatan secara rutin sehingga bisa dilakukan penanganan sejak dini jika ada gejala penyakit.

"Kami terus berkoordinasi dan meningkatkan sinergitas dengan pemerintah daerah serta fasilitas kesehatan yang menjadi mitra kami untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat," kata Adrielona.

Kepala Bidang Sumber Daya Manusia, Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Sampit Ujang Kartiman menambahkan, hingga akhir 2018 lalu kepesertaan JKN di lima kabupaten tersebut sebanyak 803.500 peserta atau 84,03 persen dari total jumlah penduduk 957.200 jiwa.

Tercatat baru dua kabupaten yang cakupan kepesertaannya mencapai universal health coverage atau UHC yaitu Kotawaringin Timur dengan kepesertaan 98,07 persen dan Sukamara 103,94 persen. Tiga kabupaten lainnya diupayakan dituntaskan tahun 2019 ini.

"Nanti ada penambahan alokasi oleh Kementerian Sosial yang merupakan pengalihan dari PBI APBD menjadi PBI APBN untuk Kotawaringin Timur. Nanti yang dikategorikan hampir miskin atau tidak mampu akan menggantikan PBI APBD. Kami optimistis Kotawaringin Timur tercapai 100 persen tahun 2019 ini," kata Ujang.

BPJS Kesehatan terus melakukan terobosan-terobosan untuk mempermudah layanan kepada masyarakat. Pihaknya juga membuka diri terhadap kritik dan saran guna perbaikan pelayanan kepada masyarakat.

Baca juga: IDI paparkan defisit BPJS berdampak pada RS hingga pasien

Baca juga: Kejaksaan berhasil tagih Rp26 miliar piutang BPJS Kesehatan