Rudiantara ajak mahasiswa Unsyiah berantas hoaks
2 April 2019 18:07 WIB
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara di sela-sela seminar nasional bertema 'Hoaks dan Implikasinya terhadap Demokrasi dan Pembangunan yang Berkelanjutan" di Gedung AAC Dayan Dawood, Darussalam, Banda Aceh, Selasa.
Banda Aceh (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengajak mahasiswa Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Darussalam Banda Aceh untuk bersama-sama memberantas penyebaran hoak yang saat ini semakin marak.
"Kita perlu mendidik masyarakat untuk membiasakan verifikasi informasi atau bertabayun," kata Rudiantara di sela-sela seminar nasional bertema 'Hoaks dan Implikasinya terhadap Demokrasi dan Pembangunan yang Berkelanjutan" di Gedung AAC Dayan Dawood, Darussalam, Banda Aceh, Selasa.
Dalam kegiatan kerja sama Kantor Staf Kepresidenan, Kominfo dan Universitas Syiah Kuala itu, Ia menjelaskan pertumbuhan hoaks menjelang Pemilu 2019 meningkat signifikan yakni pada Agustus 2018 tercatat jumlah berita yang terverifikasi hoaks oleh Kominfo sebanyak 25.
Jumlah tersebut meningkat di Januari 2019 menjadi 175 dan meningkat tajam di bulan Maret sebanyak 453. Dari jumlah hoaks yang terjaring, 30 persen terkait bermuatan politik.
Karena itu ia mengajak para mahasiswa dan masyarakat untuk selalu meningkatkan literasi, sehingga dapat memilah berita dan informasi yang tidak benar, salah satunya menganjurkan agar masyarakat dapat menggunakan media sosial dengan tepat dengan tidak meneruskan berita yang tidak benar tersebut.
"Kalau menerima teks, apapun itu, yang berisi ayo viralkan, sebarkan, bagusnya dihapus saja, jangan disebar. Lebih-lebih jika itu bersifat ghibah dan fitnah," katanya.
Rektor Unsyiah, Prof Samsul Rizal mengatakan dalam mengantisipasi hoaks tersebut kita harus cerdas dalam mengecek dan meneliti informasi yang beredar sebelum menyampaikan kepada orang lain.
"Jika kondisi ini terus berlanjut dapat membawa pengaruh buruk bagi demokrasi dan menghambat pembangunan dan membuat masyarakat bingung, bahkan hilang kepercayaan. Karena itu, dibutuhkan pengetahuan, mengecek dan meneliti dengan hati-hati setiap berita dan informasi yang diterima," katanya.
Seminar nasional tersebut menghadirkan narasumber di antaranya peneliti senior politik LIPI, Prof Syamsuddin Haris, anggota Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, Wakil Direktur Cybercrime Mabes Polri Kombes Asep Syafrudin, akademisi Unsyiah Nur Anisah, dengan pembicara utama Deputi V Kantor Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani.
"Kita perlu mendidik masyarakat untuk membiasakan verifikasi informasi atau bertabayun," kata Rudiantara di sela-sela seminar nasional bertema 'Hoaks dan Implikasinya terhadap Demokrasi dan Pembangunan yang Berkelanjutan" di Gedung AAC Dayan Dawood, Darussalam, Banda Aceh, Selasa.
Dalam kegiatan kerja sama Kantor Staf Kepresidenan, Kominfo dan Universitas Syiah Kuala itu, Ia menjelaskan pertumbuhan hoaks menjelang Pemilu 2019 meningkat signifikan yakni pada Agustus 2018 tercatat jumlah berita yang terverifikasi hoaks oleh Kominfo sebanyak 25.
Jumlah tersebut meningkat di Januari 2019 menjadi 175 dan meningkat tajam di bulan Maret sebanyak 453. Dari jumlah hoaks yang terjaring, 30 persen terkait bermuatan politik.
Karena itu ia mengajak para mahasiswa dan masyarakat untuk selalu meningkatkan literasi, sehingga dapat memilah berita dan informasi yang tidak benar, salah satunya menganjurkan agar masyarakat dapat menggunakan media sosial dengan tepat dengan tidak meneruskan berita yang tidak benar tersebut.
"Kalau menerima teks, apapun itu, yang berisi ayo viralkan, sebarkan, bagusnya dihapus saja, jangan disebar. Lebih-lebih jika itu bersifat ghibah dan fitnah," katanya.
Rektor Unsyiah, Prof Samsul Rizal mengatakan dalam mengantisipasi hoaks tersebut kita harus cerdas dalam mengecek dan meneliti informasi yang beredar sebelum menyampaikan kepada orang lain.
"Jika kondisi ini terus berlanjut dapat membawa pengaruh buruk bagi demokrasi dan menghambat pembangunan dan membuat masyarakat bingung, bahkan hilang kepercayaan. Karena itu, dibutuhkan pengetahuan, mengecek dan meneliti dengan hati-hati setiap berita dan informasi yang diterima," katanya.
Seminar nasional tersebut menghadirkan narasumber di antaranya peneliti senior politik LIPI, Prof Syamsuddin Haris, anggota Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, Wakil Direktur Cybercrime Mabes Polri Kombes Asep Syafrudin, akademisi Unsyiah Nur Anisah, dengan pembicara utama Deputi V Kantor Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani.
Pewarta: M Ifdhal
Editor: Eddy K Sinoel
Copyright © ANTARA 2019
Tags: