Beijing (ANTARA) - Perhimpunan Pelajar Indonesia di Tiongkok (PPIT) memberikan catatan positif bagi Joko Widodo dan Prabowo Subianto, dalam debat putaran ke-empat calon presiden di Jakarta, Sabtu (30/3).

"Ada beberapa catatan mengenai arah kebijakan yang nantinya diimplementasikan akan berdampak kepada hubungan Indonesia-Tiongkok, khususnya para pelajar Indonesia," kata Ketua Umum PPIT Fadlan Muzakki kepada Antara di Beijing, Minggu.

Ia menilai calon nomor urut 1, Joko Widodo, menggarisbawahi jika Indonesia dapat menjadikan predikat negara muslim terbesar sebagai modal diplomasi.

"Menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memang menjadi modal kuat untuk berdiplomasi. Namun Indonesia juga dapat memanfaatkannya untuk menjalin kemitraan strategis dan komprehensif dengan Tiongkok," kata Fadlan.

Menurut dia, Indonesia dapat menawarkan konsep pembangunan masyarakat muslim yang nasionalis dan mencegah pengaruh radikalisme kepada China.

"Dengan demikian, Tiongkok dapat mencontoh Indonesia dalam pembangunan masyarakat muslim yang cinta terhadap negaranya," ujar pria yang sedang menyelesaikan program master di bidang Hubungan Internasional di Renmin University itu.

Menanggapi pernyataan calon nomor urut 2, Prabowo, bahwa diplomasi Indonesia akan baik jika pertahanannya juga kuat, Fadlan juga setuju.

"Hal ini dipandang perlu karena Tiongkok memiliki 'the Belt and Road Initiative' yang melibatkan lebih dari 100 negara. Dengan demikian Indonesia dapat berdiplomasi sambil memperkuat pertahanan dalam negerinya," katanya.

Di bidang pertahanan, dia mengingatkan siapa pun yang akan menjadi presiden nanti harus bisa memanfaatkan para pelajar Indonesia lulusan China.

"Banyak pelajar kita di sini sudah terbiasa dengan bahasa teknologi 'Cyber Security'. Mereka bisa memberikan pandangan-pandangan tentang bagaiman sistem keamanan pertahanan di Tiongkok berkembang," kata kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu.

Demikian pula di bidang pemerintahan, jelas dia, lulusan China siap mengabdi dan berkontribusi langsung kepada pemerintah Indonesia seiring dengan banyaknya pelajar Indonesia yang mendalami ilmu kebijakan publik dan moderenisasi serta digitalisasi sistem birokrasi.

Mengenai ideologi Pancasila, Fadlan menjamin bahwa para pelajar Indonesia juga mengamalkan Pancasila di China.

"Pada tahun ini telah kami bentuk Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai implementasi dari Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2018. Program ini dapat memperkuat nilai-nilai Pancasila dan memperkokoh rasa nasionalisme para pelajar kita," ujarnya.

Meskipun demikian, dia tetap mengingatkan bahwa siapa pun presiden yang terpilih nanti agar memperhatikan implementasi Pendidikan Pancasila tersebut kepada para pelajar Indonesia di luar negeri.

"Hal tersebut bisa dengan mudah terlaksana dengan adanya kordinasi dengan para Perhimpunan Pelajar Indonesia di setiap negara," kata Fadlan.

Jumlah pelajar Indonesia di China yang sedang menempuh pendidikan menengah hingga perguruan tinggi sampai saat ini diperkirakan mencapai angka 14.700.

Baca juga: Charles: Diplomasi "hard power" sudah ketinggalan zaman

Baca juga: Mereka yang berdebat setelah debat capres