Jakarta (ANTARA) - Perangkat desa yang melakukan studi banding ke China pada Jumat (29/3) mengunjungi Pusat Penelitian Perikanan Air Tawar (FFRC) di Kota Wuxi untuk mempelajari manajemen perikanan.

Menurut siaran pers Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang diterima di Jakarta, Sabtu, Kepala Pusat FFRC Xu Pao memberikan kuliah singkat kepada sejumlah kepala desa, penggiat desa dan pendamping desa mengenai pengelolaan perikanan di China.

FFRC, yang berada di bawah naungan Akademi Ilmu Perikanan China (Chinese Academy of Fishery Sciences/CAFS), merupakan lembaga pendidikan di bawah Kementerian Pertanian dan Pedesaan China.

Xu Pao menjelaskan pada masa sebelum Reformasi Keterbukaan tahun 1978, perikanan di Tiongkok hanya bergantung pada hasil tangkap.

"Namun pasca Reformasi Keterbukaan, kebijakan perikanan mengutamakan pada pemeliharaan ekosistem perikanan untuk menjamin kualitas ikan," katanya.

Xu Pao mengatakan reformasi itu membuat Tiongkok pada 2017 menghasilkan sedikitnya 64 juta ton produk perikanan yang meliputi antara lain ikan air tawar 31 juta ton dan ikan laut 33 juta ton.

"Penghasilan pembudidaya ikan per kapita adalah 46 kilogram per tahun. Ini meningkat 12 kali lipat dibanding pada tahun 1949 di mana per kapita hanya empat kilogram per tahun," katanya.

Dia mengatakan kalau ingin mengembangkan perikanan, Indonesia perlu membuat kelompok pembudidaya yang fokus pada produk prioritas, dan berinovasi untuk mengembangkan wisata perikanan dan menyelaraskan dukungan antarpemerintah terkait.

Kemendes PDTT mengirimkan para perangkat desa ke luar negeri untuk belajar agar desa-desa lebih inovatif dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Studi banding ke luar negeri diharapkan dapat meningkatkan kompetensi aparat desa dan memunculkan inovasi dalam pengelolaan dan pembangunan desa serta para peserta dapat membangun jaringan, menambah pengetahuan dan membuka hubungan antara kepala desa dengan mitra luar negeri.

Baca juga:
Pemerintah putuskan gaji perangkat desa setara PNS
Pemerintah diharapkan perhatikan kompetensi perangkat desa