Kupang (ANTARA) - Kementerian PPN/Bappenas akan terus mempertajam rancangan rencana kerja pemerintah (RKP) 2020 hingga tingkat proyek prioritas, membahas dengan instansi terkait dan pemerintah daerah.

Selain mengintegrasikan sumber pendanaan seperti APBN, dana alokasi khusus (DAK), BUMN dan lainnya, kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P. S. Brodjonegoro di Kupang, Jumat malam.

Dia mengemukakan hal itu, dalam arahannya pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) NTT dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTT Tahun 2020.

"RKP 2020 merupakan RKP transisi menuju RPJMN 2020-2024. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian terhadap efektivitas dan efisiensi program, serta diidentifikasi kerja sama dan kemitraan dalam pembiayaan pembangunan antara pemerintah daerah, pelaku usaha, BUMN, dan masyarakat," katanya.

Menteri Bambang juga berharap, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dapat menajamkan program, proyek, dan inisiatif baru untuk mendukung prioritas nasional.

Selain memastikan mitigasi dan adaptasi pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta memastikan program dan proyek tersebut mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Berdasarkan kondisi dan permasalahan di NTT, DAK fisik perlu dapat diarahkan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan IPM melalui DAK Pendidikan dan Kesehatan.

Peningkatan konektivitas daerah tertinggal melalui DAK fisik jalan dan transportasi, dan memperkuat sektor agroindustri melalui DAK industri kecil dan menengah, pasar, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan, katanya menambahkan.