Samarinda (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor mengharapkan seluruh pemerintahan kabupaten dan pemerintahan kota di Kalimantan Timur bisa meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) RI.

Menurut Isran kepada awak media di Samarinda, Jumat, WTP tak sekadar sertifikat, namun menunjukkan pemerintahan daerah telah transparan dan akuntabel dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Saya berharap aparatur pemerintah se Kaltim siap secara terbuka dan berkoordinasi dengan BPK RI. Semoga audit LHP mendapat hasil terbaik dan Opini WTP," kata Isran Noor usai menyampaikan laporan keuangan unaudited tahun 2018 ke Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kaltim di kantor perwakilan BPK RI Kaltim, Jl M Yamin, Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat (29/3).

Laporan keuangan Pemprov ini diterima langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Kaltim, Raden Cornell Syarief.

Lima Kabupaten lainnya juga turut menyerahkan laporan keuangan yaitu Pemkab Kutim, Pemkab Berau, Pemkab Paser, Pemkab PPU, dan Pemkab Kukar. Selanjutnya laporan keuangan ini akan diaudit BPK selama dua bulan.

Isran mengajak Pemkab dan Pemkot yang ada di Kaltim bisa meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan BPK Kaltim. Tujuannya agar bisa meminimalisasi kesalahan - kesalahan dalam pelaporan keuangan.

"Mohon maaf mungkin aparat kami belum maksimal berkoordinasi dengan auditor, mungkin kami terus berusaha berkomunikasi dan berkoordinasi sebaik mungkin," ucap Isran.

Sementara itu Kepala Perwakilan BPK RI Kaltim, Raden Cornell Syarief menyayangkan belum semua daerah di Kaltim mampu meraih predikat WTP. Ada dua daerah di Kaltim yang berpredikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu Kukar dan Mahakam Ulu. Ia berharap Kaltim bisa menyamai torehan Kalsel.

"Di Kaltim dua daerah yang masih WDP, yaitu Kukar dan Mahulu. Kalsel yang seluruhnya sudah WTP. Secara administrasi dan laporan, Kaltim itu sudah bagus. Tapi, sebagai satu kesatuan, ya kita harapkan semua daerah di Kaltim bisa WTP," tutur Cornell.

Ia menyayangkan Kabupaten Kukar yang laporan keuangannya menurun dari WTP menjadi WDP. Ia menyebutkan faktor turunnya opini Kukar karena faktor ketidaksiapan Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

"Kukar turun, karena idenya sangat ideal. Puskesmas di Kukar dijadikan BLUD ini sangat bagus dan ideal. Sayangnya BLUD tidak siap. Pada saat pengalihan harusnya sudah siap. Kukar perlu memperhatikan itu," ungkapnya.

Cornell juga mengingatkan agar menghilangkan stigma BPK sebagai pencari masalah. Justru BPK dan pemerintah perlu bersinergi membangun komunikasi yang baik demi terciptanya transparansi keuangan.

"Kami berharap dalam pemeriksaan ke depan tidak ada lagi anggapan BPK datang mau cari masalah. Selama proses audit berlangsung, hendaknya komunikasi berjalan dengan baik. WTP itu semacam sertifikat di dalamnya adalah transparansi dan akuntabilitas. Ini adalah cita-cita bangsa," tegasnya.