Jakarta (ANTARA) - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menemui komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membahas daftar pemilih tetap yang masih bermasalah.

Perwakilan BPN Prabowo-Sandi ini hadir Direktur Media dan Komunikasi BPN Hashim Djojohadikusumo, didampingi juru bicara BPN Habiburokhman dan Juru kampanye BPN Prabowo-Sandi, Ahmad Riza Patria tiba di Kantor KPU, Jumat siang.

Usai bertemu dengan komisioner KPU, Ahmad Riza Patria mengatakan, kedatangannya ke KPU dalam rangka mendengar proses dan penjelasan KPU terkait temuan DPT yang pernah disampaikannya pada 11 Maret lalu dan KPU akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan.

"Sampai hari ini kami mendengar panjang lebar KPU soal pengambilan sampling dan pengecekan. Alhamdulillah secara umum KPU sudah melaksanakan, namun demikian KPU akan serahkan lengkap laporannya setelah menunggu dari provinsi yang akan lakukan rapat koordinasi dengan KPUD kabupaten/kota," kata politisi Partai Gerindra ini.

Ia pun mengapresiasi upaya KPU yang langsung merespon hasil temuan DPT bermasalah yang mencapai 17,5 juta dengan melakukan verifikasi dan validasi data terkait temuan DPT.

"KPU akan terus cek, kita berharap dalam waktu beberapa hari KPU selesaikan pengecekan data di lapangan maupun komputerisasi," kata Riza.

KPU, jelas dia, telah melakukan pengambilan sampling dengan jumlah sampling yang diambil 2.700 di beberapa provinsi, dimana sampling itu mewakili hasil temuan dari BPN.

"Ini belum selesai dari 17,5 juta DPT bermasalah. Ini dilakukan sampling 2.700, data beragam, ada yang tidak ditemukan orangnya, dan lainnya. Ini data yang sedang kami tunggu. Mudah-mudahan secara umum ada gambaran dan secara khusus secara legal akan diumumkan berdasar pleno. Kami akan diberi laporan lengkap tertulis, harapan kami KPU terus membersihkan agar DPT lebih baik," paparnya.

Ia mengatakan dari sampling yang dilakukan oleh KPU belum semuanya selesai, baru 40 persen.

"Kami tunggu data lengkap, dari beberapa provinsi belum laporkan, tapi setiap hari dari bawah secara real time terus laporkan ke pusat data masuk kemudian KPUD kabupaten/kota lakukan pleno koordinasi KPU provinsi baru ke pusat," katanya.

Riza menambahkan, KPU juga menjelaskan proses pengecekan software yang digunakan, metode, berapa lama, konsep, dan secara umum pihaknya senang KPU apresiasi temuan BPN.

"KPU pada prinsipnya memperbaiki, terkait data invalid tak wajar. KPU langsung proses perbaiki dan coret, terkait data benar terus sebagai DPT beberapa hari ke depan KPU akan lakukan pleno, terkait DPT tambahan, temuan dan verifikasi akan menjadi satu kesatuan dengan DPT tambahan," ucap Riza.

Menurut dia, KPU mengakui adanya kesalahan data karena kesalahan masuk pengelompokan, ada yang terbalik, ada salah ketik, ada yang di lapangan sudah meninggal, sudah pindah dan lainnya.

BPN Prabowo-Sandi pun tidak akan mengambil langsung persoalan itu karena pihaknya akan menunggu KPU untuk mengumumkannya.

"Nanti kita lihat apakah setelah selesai diumumkan atau tidak karena bukan hanya kepentingan BPN tapi semua parpol, peserta pemilu, dan bangsa," ucapnya.