Jakarta (ANTARA) - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol M Iqbal menuturkan pendataan kekuatan dukungan masyarakat terhadap pasangan capres-cawapres di daerah-daerah untuk pengamanan Pemilu 2019

"Ini adalah hal yang biasa, kepolisian dalam melakukan strategi pengamanan harus mempunyai data, tidak ada kaitannya dengan motif politik," tutur M Iqbal kepada wartawan di Balai Kartini, Jakarta, Kamis.

Kepolisian, tutur dia, wajib mengetahui daerah pemilihan (dapil) dengan data dominasi pendukung kepada pasangan calon 01 atau 02 untuk proses pengamanan.

Menurut dia, pendataan kekuatan dukungan masyarakat terhadap pasangan capres-cawapres telah dilakukan polisi dari tahun politik ke tahun politik.

"Sama saja, misalnya, kami melaksanakan rencana pengamanan pilkades, di dalam pilkades itu kami sudah memetakan siapa sebenarnya yang mendominasi. Agar apa, agar kami bisa menentukan strategi pengamanan yang tepat," ucap M Iqbal.

Ia menegaskan kepolisian netral dan tidak terlibat dalam politik praktis dalam gelaran pemilu serentak. Apabila terdapat personel yang tidak netral akan diproses dengan mekanisme yang ada, baik hukuman displin atau kode etik profesi.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian dikatakannya selalu menekankan dalam arahan saat melakukan kunjungan ke daerah agar polisi menjaga netralitas dan fokus pada pengamanan agar pesta demokrasi berjalan damai dan sejuk.

Sebelumnya Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru Haris Azhar mengaku memiliki data terkait polisi di sejumlah daerah melakukan pendataan dukungan masyarakat terhadap pasangan calon.

Menurut Haris, data itu dikumpulkan oleh polres dan polsek, tetapi ia enggan menjelaskan lebih lanjut tentang data itu. Ia mempertanyakan manfaat pendataan yang dilakukan polisi hingga tingkat desa itu.