Mataram (ANTARA) - Kepala Dinas Sosial Kota Mataram Hj Baiq Hasnayati menyebutkan, serapan bantuan program keluarga harapan (PKH) untuk tahap pertama di Ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat itu telah mencapai 95 persen.

"Sisanya sekitar lima persen masih dilakukan verifikasi karena ada yang meninggal, pindah alamat dan nama ganda," ucap Baiq Hasnayati kepada sejumlah wartawan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin.

Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) reguler untuk PKH di Kota Mataram tercatat 17.726 kepala keluarga.

Realisasi serapan bantuan PKH tersebut termasuk tinggi, karena dalam pelaksananya dibantu oleh pendamping PKH sehingga tim PKH harus berkomitmen melaksanakan tugasnya mendampingi pada KPM sampai dana bantuan diterima.

Tim pendamping PKH inilah yang juga terus memantau perkembangan dan perubahan status ekonomi masyarakat, dan melakukan evaluasi sesuai dengan indikator dan kreteria yang ada.

Apabila mereka sudah masuk dalam kriteria mampu, maka tim akan melakukan evaluasi sebagai bahan pertimbangan untuk diganti dengan KPM lainnya.

"Pasalnya, dari sekitar 43 ribu KK lebih warga miskin di Mataram, yang terakomodasi menjadi KPM hanya 17 ribu lebih itu," katanya.

Ia mengatakan, besaran dana yang didapatkan KPM PKH yang ditransfer langsung ke rekening masing-masing KPM per triwulan berbeda-beda. Dimana untuk ibu reguler menerima bantuan sebesar Rp550 setahun dan diberikan hanya satu kali transfer.

Sedangkan ibu hamil menerima bantuan Rp2,4 juta setahun ditransfer per triwulan, begitu juga dengan ibu yang punya anak sekolah pendidikan usia dini mendapat Rp900 ribu.

"Sementara bagi ibu yang punya anak sekolah dasar dan SMP masing-masing mendapat Rp1,5 juta serta SMA mendapat bantuan Rp2 juta," katanya.

Menyinggung tentang program bantuan pangan nontunai (BPNT), Hasnayati mengatakan, proses penyaluran BPNT tahun ini relatif lancar bahkan penyaluran dapat dimulai sebelum tanggal 25 setiap bulannya.

"Untuk jumlah sasaran BPNT tahun ini tercatat sebanyak 19.481 kepala keluraga (KK) dari kuota 21 ribu lebih. Tapi SK yang 21 ribu lebih belum ada 'by name by address', " katanya. ***3***