Sumur resapan diharapkan dibangun di setiap kecamatan Kota Ternate
25 Maret 2019 12:50 WIB
Danau Tolire Ngade akan dimasukkan program percepatan pengelolaan air baku dan kebutuhan sumur resapan bagi warga Ternate, Provinsi Maluku Utara (FOTO ANTARA/Abdul Fatah)
Ternate (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, Maluku Utara (Malut) mengharapkan adanya partisipasi warga maupun aparatur tingkat kecamatan di daerah ini untuk membangun sumur resapan dalam upaya menjaga ketersediaan air bersih bagi warga.
Sekretaris Kota Ternate, M Tauhid Suleman di Ternate, Senin, meminta agar di setiap kecamatan harus membuat sumur resapan. Jika hal ini tidak dilakukan oleh pihak kecamatan maka Ternate ke depan akan mengalami krisis air.
Ia memberi contoh sumur resapan yang dibangun oleh Camat Ternate Utara itu sangat membantu masyarakat dan pemkot, sehingga setiap kecamatan lainnya harus mempunyai sumur resapan supaya sumber daya air bisa terjaga seterusnya.
Menurut dia, jika masalah ini tidak dilakukan oleh kecamatan, maka 15 hingga 20 tahun ke depan diyakini Ternate akan mengalami krisis air yang luar biasa.
Karena itu, agar terhindar dari krisis maka potensi sumber air harus dijaga dari sekarang, terlebih ada peraturan daerah (perda) juga mengatur terkait dengan air yang ada di Ternate.
"Hal ini sangat penting, karena kebutuhan air tanah di Ternate sangatlah tinggi dikonsumsi oleh masyarakat, apalagi semakin hari jumlah penduduk semakin banyak," ujarnya.
Dia mengatakan, Pemerintah Kota Ternate tetap mendukung pembuatan sumur resapan di setiap kecamatan, karena ini sudah menjadi tanggung jawab semua pihak untuk membuat sumur resapan.
"Apalagi, saat in, dana untuk membangun sumur resapan sudah ada, berarti tinggal saja di setiap kecamatan membuat sumur resapan tersebut," katanya.
Sementara itu, Komisi III DPRD Kota Ternate meminta agar Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk percepat Pengelolaan Air Baku (PAB) di Danau Tolire di kawasan Ngade, guna mengantisipasi terjadinya krisis air bersih di Ternate.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate, Junaidi Bahruddin ketika dihubungi meminta agar seluruh satuan Kkrja (satker) dan pemangku kepentingan lainnya yang peduli tentang penyelamatan air di Ternate.
Pihaknya berharap dukungan program dan kegiatan yang diberikan Satker Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Satker Pengembangaan Sistem Penyediaan Air Minum (PSPAM) Provinsi Malut dalam melakukan konservasi dan pelestarian sumber daya air yang ada di Kota Ternate.
"Khusus di tahun ini, kami meminta supaya baik BWS maupun Satker PSPAM agar mempercepat pengelolaan sumber daya air atau pengelolaan air baku yang ada di Danau Ngade," katanya.
Baca juga: KLH menyebut satu dasawarsa 40 persen mata air hilang
Baca juga: BMKG : sumur resapan bentuk adaptasi perubahan iklim
Sekretaris Kota Ternate, M Tauhid Suleman di Ternate, Senin, meminta agar di setiap kecamatan harus membuat sumur resapan. Jika hal ini tidak dilakukan oleh pihak kecamatan maka Ternate ke depan akan mengalami krisis air.
Ia memberi contoh sumur resapan yang dibangun oleh Camat Ternate Utara itu sangat membantu masyarakat dan pemkot, sehingga setiap kecamatan lainnya harus mempunyai sumur resapan supaya sumber daya air bisa terjaga seterusnya.
Menurut dia, jika masalah ini tidak dilakukan oleh kecamatan, maka 15 hingga 20 tahun ke depan diyakini Ternate akan mengalami krisis air yang luar biasa.
Karena itu, agar terhindar dari krisis maka potensi sumber air harus dijaga dari sekarang, terlebih ada peraturan daerah (perda) juga mengatur terkait dengan air yang ada di Ternate.
"Hal ini sangat penting, karena kebutuhan air tanah di Ternate sangatlah tinggi dikonsumsi oleh masyarakat, apalagi semakin hari jumlah penduduk semakin banyak," ujarnya.
Dia mengatakan, Pemerintah Kota Ternate tetap mendukung pembuatan sumur resapan di setiap kecamatan, karena ini sudah menjadi tanggung jawab semua pihak untuk membuat sumur resapan.
"Apalagi, saat in, dana untuk membangun sumur resapan sudah ada, berarti tinggal saja di setiap kecamatan membuat sumur resapan tersebut," katanya.
Sementara itu, Komisi III DPRD Kota Ternate meminta agar Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk percepat Pengelolaan Air Baku (PAB) di Danau Tolire di kawasan Ngade, guna mengantisipasi terjadinya krisis air bersih di Ternate.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate, Junaidi Bahruddin ketika dihubungi meminta agar seluruh satuan Kkrja (satker) dan pemangku kepentingan lainnya yang peduli tentang penyelamatan air di Ternate.
Pihaknya berharap dukungan program dan kegiatan yang diberikan Satker Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Satker Pengembangaan Sistem Penyediaan Air Minum (PSPAM) Provinsi Malut dalam melakukan konservasi dan pelestarian sumber daya air yang ada di Kota Ternate.
"Khusus di tahun ini, kami meminta supaya baik BWS maupun Satker PSPAM agar mempercepat pengelolaan sumber daya air atau pengelolaan air baku yang ada di Danau Ngade," katanya.
Baca juga: KLH menyebut satu dasawarsa 40 persen mata air hilang
Baca juga: BMKG : sumur resapan bentuk adaptasi perubahan iklim
Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2019
Tags: