Jayapura (ANTARA) - Sekretaris daerah (Sekda) Lanny Jaya Christian Sohilait mengklaim bahwa masyarakat di distrik Balingga dengan tegas menyatakan penolakan terhadap kelompok TPN/OPM yang selama ini membuat onar dan kekacauan.

"Warga Balingga sudah berkomitmen dan menyatakan sikap menolak aksi kekerasan. Kalau Purom Wenda (pimpinan TPN/OPM) membuat kacau lagi di daerah mereka. Masyarakat sendiri yang akan berhadapan. Jika masyarakat tidak mampu baru mereka meminta Polri dan TNI," katanya ketika dihubungi dari Kota Jayapura, Papua, Minggu.

Menurut dia, aksi penolakan itu mengemuka ketika Kamis (21/3) pagi sebanyak 1.051 warga Balingga kembali dari pengungsiannya selama lima bulan terakhir akibat dampak dari penembakan tukang ojek pada awal November 2018 oleh kelompok TPN/OPM pimpinan Porum Okiman Wenda.

Pernyataan penolakan tersebut, kata dia, disampaikan dihadapan Wakil Bupati Lanny Jaya, Yemis Kogoya, Kapolres Lanny Jaya AKBP Murjatmo Edi dan perwakilan TNI, tokoh adat, agama dan masyarakat yang ditandai dengan menerima bendera merah putih, sebagai tanda mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan di daerah itu.

"Nah, saya tanya kepada para pengungsi kenapa tidak mau kembali, lama sekali kalian mengungsi. Jawab mereka itu, pertama Porum Wenda larang. Lalu, Porum Wenda bilang karena dia belum balas ke aparat. Jadi, biar kita baku hantam (perang) terus," katanya.

Hanya saja, lanjut Sekda, warga yang mengungsi itu merasa tidak nyaman dengan keadaan yang ada sehingga meminta kepada pemerintah agar mengusir kelompok-kelompok yang membuat resah dan kekacauan serta menghambat pembangunan.

"Akhirnya masyarakat yang mendesak pemerintah untuk kasih keluar mereka (TPN/OPM) dari Balingga. TPN/OPM ini menguasai Balingga, karena mereka ini mempunyai markas di Towemalo dan Timonikimei. Itu markas mereka dekat sekali dengan kota Balinga, karena itu masyarakat di bawah gunung itu mereka semua lari atau mengungsi," katanya.