Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika bersinergi dengan sejumlah pihak dalam rangka membantu berbagai pemerintahan daerah di Tanah Air agar dapat membuat rencana induk untuk penerapan kota cerdas.

Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Samuel Abrijani Pangerapan dalam acara Asia Mayor Forum "Future Cities: Shifting Toward 4.0 Mega Trends" di BSD, Tangerang Selatan, Kamis, menyatakan pemerintah memiliki gerakan menuju 100 "smart city" (kota cerdas).

"Sasaran program ini adalah membantu pemerintah kabupaten/kota dalam membuat 'masterplan' (rencana induk)," kata Samuel Pangerapan.

Dengan program itu, ujar dia, maka diharapkan akan membantu menciptakan tata kelola pemerintahan yang cerdas guna menciptakan iklim perekonomian yang cerdas.

Sehingga, lanjutnya, hal tersebut ke depannya juga akan menciptakan cara hidup warga yang sehat dan masyarakat yang cerdas serta tata kelola lingkungan yang cerdas pula.

Ia mengingatkan bahwa terkait Industri 4.0 bila dibandingkan dengan beragam tahapan sebelumnya memiliki peranan pemerintah yang berbeda-beda.

Seperti dalam Industri 1.0, peran pemerintah adalah sebagai administrator, kemudian peran pemerintah sebagai penyedia jasa dalam Industri 2.0, selanjutnya peran pemerintah sebagai fasilitator dalam Industri 3.0, dan kini sebagai kolaborator dalam 4.0.

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Airin Rachmi Diany menyatakan bahwa berbagai kepala daerah telah menyadari banyaknya tantangan untuk mewujudkan kota cerdas di daerahnya masing-masing.

Namun, menurut Airin Rachmi Diany, dengan adanya modal tekad yang kuat dan determinasi yang teguh maka akan dapat membantu mengatasi hambatan seperti minimnya anggaran, kurangnya SDM yang kompeten, dan infrastruktur yang tidak memadai.

Airin yang juga menjabat sebagai Wali Kota Tangsel itu juga mengungkapkan bahwa di Apkasi telah sepakat untuk menciptakan kompetisi yang sehat dalam berinovasi sehingga antarkota bisa saling belajar dan tidak ada yang ditinggalkan agar berbagai kota di Tanah Air dapat maju secara bersama-sama.

Apkasi, lanjutnya, juga mengapresiasi pemerintah pusat yang mendorong sistem pemerintahan berbasis elektronik dan aplikasi sehingga juga memudahkan pemerintah daerah misalnya dalam membuat pelaporan.

Baca juga: Kemenkominfo: Bangun kesadaran penggunaan dunia maya untuk atasi hoaks