Biak (ANTARA) - Warga Kabupaten Biak Numfor, Papua dari suku Sroyer menyerahkan lahan seluas 20 hektare untuk pembangunan pusat perkantoran Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi XIV Papua dan Papua Barat di kampung Darfuar Distrik Samofa, Kamis.

Kepala Suku Sroyer, Semuel Sroyer mengatakan lahan tanah adat seluas 20 hektare telah diserahkan untuk dijadikan lokasi perkantoran pemerintah.

"Harapan masyarakat adat Sroyer dengan adanya pembangunan fasilitas perkantoran Lembaga Layanan Dikti Papua dan Papua Barat dapat mendukung penyiapan sumber daya manusia orang asli Papua," kata Semuel Sroyer di sela-sela pembangunan batu pertama gedung Lembaga Layanan Dikti di Darfuar, Kamis.

Ia mengakui keberadaan Lembaga Layanan Dikti di Kabupaten Biak Numfor sangat mendukung program pemerintah dalam bidang pendidikan.

Dukungan masyarakat adat dalam penyediaan lahan perkantoran pusat pendidikan Biak, menurut Semuel, diharapkan bisa mempercepat pembangunan pendidikan di tanah Papua.

"Kami keluarga Sroyer bersama marga terkait seperti Mansnandifu, Mayor dan Dimara dengan kesadaran memberikan lahan tanah untuk pembangunan perkantoran Lembaga Layanan Dikti XIV Papua dan Papua Barat," ujarnya.

Sementara itu, Dirjen Kelembagaan Dikti Kemenristek Pendidikan Tinggi Dr Patdono Suwignjo menyampaikan terima kasih kepada marga Sroyer yang sudah menyerahkan bantuan lahan tanah untuk dibangun perkantoran Lemabaga Layanan Pendidikan Tinggi XIV Papua dan Papua Barat.

"Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi memberikan apresiasi atas kepedulian warga Biak menyiapkan lahan perkantoran pemerintah," ujar Patdono didampingi Kepala Lembaga Layanan Dikti Papua dan Papua Barat Dr Sueriel Mofu.

Ia berharap dengan dilakukan pembangunan perkantoran Lembaga Layanan Dikti mampu menjadikan Biak sebagai pusat pendidikan di tanah Papua.

Secara terpisah, Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap mengatakan jajaran pemkab Biak Numfor mendukung penuh adanya pembangunan kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi XIV Papua dan Papua Barat di Kabupaten Biak Numfor.

"Kami berharap setelah gedung perkantoran Lembaga Layanan Dikti rampung dapat lebih banyak membuat program pendidikan untuk kemajuan masyarakat asli Papua," harap Bupati Herry Ario Naap.

Pembangunan batu pertama gedung Lembaga Layanan Dikti XIV Papua dan Papua Barat dilakukan 14 perwakilan adat, pemerintah, DPRD, agama, Kemenristek Dikti dan perwakilan 14 Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi se-Indonesia.


Baca juga: Komnas HAM: Freeport tidak punya legalitas tanah adat
Baca juga: BRG siap restorasi gambut tanah adat Riau