Jakarta (ANTARA News) -- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Badan POM) berhasil mendapat banyak apresiasi, baik dari tingkat nasional maupun internasional sehingga mendorong instansi pimpinan Penny K. Lukito ini untuk terus memberikan perlindungan terbaik kepada seluruh masyarakat Indonesia dalam hal pengawasan obat dan makanan.
 
Di tingkat internasional, Badan POM berhasil lulus dalam penilaian National Regulatory Authorities (NRA) Benchmarking yang dilakukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Juli 2018. Penilaian ini mengevaluasi beberapa fungsi regulatori, diantaranya adalah National Regulatory System (NRS), Registration and Marketing Authorization (MA), Vigilance (VL), dan Marketing Surveillance and Control (MSC).
 
Tak hanya itu, lembaga yang didirikan pada tahun 2001 ini pun menjadi inisiator terselenggaranya pertemuan kepala pengawas obat seluruh negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) edisi perdana, The 1st Meeting of The Heads of National Medicines Regulatory Authorities/NMRA’s of The OIC Member States, yang digelar pada November 2018 lalu di Jakarta.
 
“Hal ini tak hanya untuk meningkatkan kapabilitas Badan POM dalam hal pengawasan obat dan makanan, tapi juga untuk kepentingan diplomasi dan upaya wujudkan kemandirian obat,” ujar Kepala Badan POM Penny K. Lukito saat ditemui beberapa waktu.
 
Dari total 57 negara anggota OKI, Indonesia melalui Badan POM, menjadi salah satu negara yang diakui oleh WHO dalam memproduksi vaksin yang berstandar internasional. Bahkan, sejak 2012, Badan POM telah menjadi anggota Pharmaceutical Cooperation Scheme (PIC/S) yang menjadikan instansi ini sejajar dengan pengawas obat dan makanan di sejumlah negara maju seperti FDA (AS), MHRA (Inggris), dan PMDA (Jepang).
 
Sementara itu, di tingkat nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menunjukkan apresiasi mereka terhadap kinerja Badan POM.
 
Kementerian PAN-RB memberikan Penghargaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) kepada empat unit kerja Badan POM, yakni: Direktorat Penilaian Keamanan Pangan; Direktorat Pengawasan Distribusi Produk Terapetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;  Pusat Informasi Obat dan Makanan; dan Balai Besar POM di Surabaya.
 
“Empat unit kerja Badan POM juga menerima penghargaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK bertepatan dengan Hari Antikorupsi Sedunia yang diadakan di Jakarta tahun 2017 lalu,” lanjut Penny.
 
Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menunjukkan apresiasi atas kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM pada tahun anggaran 2016 hingga 2018.
 
“Penghargaan dari Polri yang didapat tiga tahun berturut ini membuktikan komitmen Badan POM dalam melindungi masyarakat dan menjaga daya saing produk kita,” ujar Penny.
 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga ikut mengapresiasi kinerja Badan POM dalam aspek audit laporan keuangan. Selama empat tahun berturut-turut dari 2014 hingga 2017 dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
 
“Kami harapkan tahun ini laporan keuangan kami mendapat opini WTP lagi. Pencapaian ini menjadi semangat kami untuk memegang teguh integritas dan profesionalisme kinerja yang efektif, efisien, dan akuntabel." tutupnya.