Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyebut Indonesia sedang berproses menuju kondisi ketahanan pangan melalui berbagai tahapan yang tidak bisa dilalui secara instan.

"Jadi kalau orang menginginkan langsung bisa swasembada, bisa langsung ketahanan kita meloncat naik, enggak akan mungkin seperti itu. Perlu proses, perlu tahapan-tahapan," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan pembukaan

Rapat Koordinasi dan Diskusi Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan, dalam 4,5 tahun ini, pemerintah telah membangun infrastruktur di seluruh Tanah Air.Proyek in frastruktur tersebut ada yang dibangun untuk mendukung pertanian dan perkebunan di banyak wilayah.
Presiden mengatakan, pemanfaatan hasil pembangunan tersebut membutuhkan proses yang tidak instan.

Presiden mengingat betul upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga jagung yang cukup membutuhkan waktu. Bahkan, ia sempat menerima banyak keluhan para petani terkait hal tersebut di masa awal pemerintahan.

"Saya baru dilantik dua bulan sudah dimarahi para petani. Ya enggak apa. Pak, gimana Bapak sebagai presiden? Jagung jatuh harganya di Rp1.400-1.600 di sini. Kita produksi itu Rp1.800. Jagungnya gede-gede, tapi kita rugi," tuturnya.

Melalui sejumlah penelusuran, diketahui bahwa pada 2014, Indonesia membuka keran impor bagi komoditas jagung hingga mencapai 3,6 juta ton.Hal itulah yang membuat harga jagung di tingkat petani mengalami penurunan hingga merugi.

"Impor jagungnya oleh Menteri Pertanian langsung direm total. Data yang saya punya di 2018 kemarin impor kita hanya 180 ribu ton. Sebelumnya hampir 3,6 juta ton," ucapnya.

Pemerintah juga menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) komoditas jagung hingga petani mendapatkan keuntungan.Hal itu ditetapkan melalui Peraturan Presiden dengan mengambil rata-rata harga jagung di semua daerah.

"Apa artinya? Produksi petani itu semakin meloncat naik karena memang harganya memungkinkan petani untuk dapat keuntungan. Siapa yang mau menanam kalau hanya untuk rugi. Tapi seperti ini membutuhkan proses," katanya.

Upaya yang sama saat ini sedang diupayakan pemerintah untuk banyak komoditas pertanian lainnya.Terutama bagi komoditas-komoditas yang masih dibutuhkan impor untuk memenuhi kebutuhan. Pada kesempatan itu hadir para pengurus dan anggota HKTI dari seluruh Indonesia. Hadir pula Ketua Umum HKTI Moeldoko, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang.

Baca juga: Presiden tegaskan capai swasembada pangan tak bisa instan
Baca juga: Presiden optimistis swasembada pangan segera tercapai