Kupang (ANTARA) -
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), mencatat hingga saat ini masih ada satu kabupaten di provinsi berbasis kepulauan itu, yang belum menerima logistik surat suara.

"Sesuai laporan harian dari seluruh daerah, sampai saat ini masih ada satu kabupaten, yakni Manggarai Barat yang belum menerima kiriman logistik surat suara. Lainnya sudah menerima, walaupun masih belum lengkap," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT, Thomas Dohu kepada wartawan di Kupang, Selasa.

Dia mengemukakan hal itu, ketika menyampaikan perkembangan penerimaan logistik surat suara untuk Pemilu serentak 2019, yang dikirim dari Makassar untuk daerah itu.

Berdasarkan laporan yang diterima KPU NTT, kapal pengangkut logistik surat suara untuk Pemilu serentak di Manggarai Barat telah tiba di Pelabuhan Reo, Manggarai Timur.

Namun kapal tersebut belum bisa merapat ke pelabuhan untuk menurunkan kontainer, karena masih harus antre.

"Kami baru saja melakukan koordinasi dengan KPU Manggarai Barat, dan bersama Bawaslu serta aparat keamanan telah bergerak menuju Reo di Manggarai Timur untuk menjemput langsung kontainer," katanya.

Menurut dia, para petugas diperkirakan akan tiba di Pelabuhan Reo pada Rabu, (2/3), dan diharapkan bisa segera membawa serta kontainer berisikan surat suara itu menuju Manggarai Barat.

"Kami harapkan, paling lambat pada 23 Maret, kontainer sudah bisa tiba di Manggarai Barat untuk segera dilakukan penyortiran," katanya menambahkan.

Dia menambahkan, mengingat waktu yang semakin singkat, maka KPU NTT telah memerintahkan KPU Manggarai Barat untuk secepatnya menambah petugas sortir.

"Kami antisipasi dengan menambah personil penyortiran. Jadi biasanya 50 orang, kita minta ditambah menjadi 100 orang, sehingga waktu sortir bisa lebih dipercepat dari sepuluh hari menjadi lima hari," katanya.

Langkah ini diambil, untuk mempercepat proses penyortiran karena kemungkinan logistik yang ada masih kurang atau ada yang mengalami kerusakan dan membutuhkan pergantian segera, katanya didampingi komisioner Yosafat Koli dan Edy Diaz.