Parmusi desak PPP menggelar Muktamar luar biasa
16 Maret 2019 22:50 WIB
Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati (tengah) dan sejumlah pengurus partai berfoto usai memberikan keterangan pers terkait hasil rapat pengurus harian di kantor DPP PPP, Jakarta, Sabtu (16/3/2019). Rapat harian DPP PPP tersebut memberhentikan Romahurmuziy dari jabatannya sebagai Ketua Umum PPP dan mengangkat Ketua Majelis Pertimbangan PPP Suharso Monoarfa sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP. (ANTARA FOTO/RENO ESNIR)
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Persaudaraan Muslim Indonesia (Parmusi) Usamah Hisyam mendesak agar PPP menggelar Muktamar Luar Biasa untuk memilih ketua umum yang baru setelah Romahurmuziy terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) dalam kasus dugaan korupsi.
Dia menilai kalau tidak dilakukan Muktamar Luar Biasa maka dikhawatirkan PPP tersebut tidak lolos ambang batas parlemen sebesar 4 persen di Pemilu 2019.
"Agar PPP lolos ambang batas parlemen maka harus melaksanakan Muktamar Luar Biasa untuk memilih pemimpin baru," kata Usamah usai menghadiri Munas Alim Ulama, di Jakarta, Sabtu malam.
Dia mengatakan kalau pimpinan tertinggi PPP dipegang pelaksana tugas, dikhawatirkan partai itu tidak lolos ke parlemen karena Plt Ketum PPP diambil dari kepengurusan atau rezim Romahurmuziy yang diduga telah melakukan korupsi.
Menurut dia perlu pemimpin baru di PPP agar ada kepercayaan umat karena kalau hanya Plt Ketum maka terjadi ketidakpercayaan kepada kepemimpinan PPP karena masih dipegang rezim Rommy.
"Muktamar luar biasa bisa dipersiapkan dalam satu satu pekan karena partai seperti PPP sudah struktural. Tidak perlu Plt Ketum namun ketua umum baru agar umat percaya kepada PPP," ujarnya.
Dia menjelaskan, dalam pelaksanaan Muktamar Luar Biasa, semua komponen PPP harus dilibatkan termasuk kelompok Djan Faridz.
Hal itu sangat penting karena yang diutamakan saat ini adalah komitmen keumatan sehingga slogan "back to Ka'bah" mudah dilakukan karena kalau masih dipegang rezim lama maka ketidakpercayaan masih terjadi.
Selain itu Usamah juga menyarankan agar kader dan simpatisan PPP melakukan tobat nasional karena kasus dugaan korupsi yang diduga dilakukan Rommy sangat bertentangan dengan nilai-nilai keislaman yang menjadi identitas PPP.
"PPP sebagai parpol Islam berlandaskan kaidah islamiyah, pemahaman fiqih yang dalam, akhlak dan budi pekerti yang baik. Ketika ada pemimpin korup maka harus dilakukan tobat," katanya.
Menurut dia perilaku dan akhlak yang tidak bagus maka harus dilakukan tobat dan zikir agar umat meyakini bahwa kader PPP tidak akan mengulangi perbuatan seperti yang dilakukan Romahurmuziy yang merugikan bangsa dan negara.
"Kasus Rommy merupakan pukulan berat bagi parpol berlambang ka'bah ini karena ditangkap hanya urusan seperti ini, memalukan sehingga harus lakukan tobat nasional," katanya.
Namun Usamah mengajak semua pihak mengutamakan asas praduga tidak bersalah dalam kasus Rommy dan ikuti proses hukum yang berjalan di KPK.
Dia menilai kalau tidak dilakukan Muktamar Luar Biasa maka dikhawatirkan PPP tersebut tidak lolos ambang batas parlemen sebesar 4 persen di Pemilu 2019.
"Agar PPP lolos ambang batas parlemen maka harus melaksanakan Muktamar Luar Biasa untuk memilih pemimpin baru," kata Usamah usai menghadiri Munas Alim Ulama, di Jakarta, Sabtu malam.
Dia mengatakan kalau pimpinan tertinggi PPP dipegang pelaksana tugas, dikhawatirkan partai itu tidak lolos ke parlemen karena Plt Ketum PPP diambil dari kepengurusan atau rezim Romahurmuziy yang diduga telah melakukan korupsi.
Menurut dia perlu pemimpin baru di PPP agar ada kepercayaan umat karena kalau hanya Plt Ketum maka terjadi ketidakpercayaan kepada kepemimpinan PPP karena masih dipegang rezim Rommy.
"Muktamar luar biasa bisa dipersiapkan dalam satu satu pekan karena partai seperti PPP sudah struktural. Tidak perlu Plt Ketum namun ketua umum baru agar umat percaya kepada PPP," ujarnya.
Dia menjelaskan, dalam pelaksanaan Muktamar Luar Biasa, semua komponen PPP harus dilibatkan termasuk kelompok Djan Faridz.
Hal itu sangat penting karena yang diutamakan saat ini adalah komitmen keumatan sehingga slogan "back to Ka'bah" mudah dilakukan karena kalau masih dipegang rezim lama maka ketidakpercayaan masih terjadi.
Selain itu Usamah juga menyarankan agar kader dan simpatisan PPP melakukan tobat nasional karena kasus dugaan korupsi yang diduga dilakukan Rommy sangat bertentangan dengan nilai-nilai keislaman yang menjadi identitas PPP.
"PPP sebagai parpol Islam berlandaskan kaidah islamiyah, pemahaman fiqih yang dalam, akhlak dan budi pekerti yang baik. Ketika ada pemimpin korup maka harus dilakukan tobat," katanya.
Menurut dia perilaku dan akhlak yang tidak bagus maka harus dilakukan tobat dan zikir agar umat meyakini bahwa kader PPP tidak akan mengulangi perbuatan seperti yang dilakukan Romahurmuziy yang merugikan bangsa dan negara.
"Kasus Rommy merupakan pukulan berat bagi parpol berlambang ka'bah ini karena ditangkap hanya urusan seperti ini, memalukan sehingga harus lakukan tobat nasional," katanya.
Namun Usamah mengajak semua pihak mengutamakan asas praduga tidak bersalah dalam kasus Rommy dan ikuti proses hukum yang berjalan di KPK.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019
Tags: