Badung (ANTARA) - Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan hoaks pada masa tenang menjadi isu yang harus diantisipasi bagi penyelenggaraan Pemilu 2019 karena dinilai berbahaya saat hari pemungutan suara.

"Yang kami antisipasi juga adalah ketika hoaks ini nanti muncul pada saat masa tenang 14,15, dan 16 April, itu saya kira yang sangat berbahaya. Maka, tentunya harus diimbangi berita-berita dari pihak-pihak penyelenggara memberikan informasi yang sebenarnya," katanya di Badung, Bali, Jumat.

Salah satu upaya melawan hoaks, menurut dia, sebenarnya dengan memperbanyak konten positif yang disebarkan ke masyarakat. Konten positif dari peserta maupun penyelenggara negara akan memberikan pilihan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang lebih baik.

Ia mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi tingkat kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu masih tinggi, 80 persen, sebagaimana hasil survei baru-baru. Hal ini menjadi modal untuk terus meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat dengan kerja profesional dan berintegritas.

Anggota Bawaslu RI Muhammad Affifuddin dalam diskusi dan media gathering Bawaslu 2019 di Badung, Bali, Jumat, mengatakan hoaks menjadi salah satu pemicu bagi kerawanan dalam Pemilu 2019.

Menurut dia, pihaknya telah memetakan sebanyak 92 kabupaten/kota rawan terpapar hoaks pada tahun lalu. "Sebanyak 92 persen, tentunya termasuk di kota-kota besar," katanya.

Hoaks harus dilawan, bukan hanya oleh penyelenggara pemilu, melainkan juga seluruh pemangku kepentingan, termasuk pers.

Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Septiaji Eko Nugroho dalam diskusi tersebut mengatakan bahwa hoaks politik telah merusak rasionalitas para pemilih dalam pemilu.

Menurut dia, kondisi tersebut telah terjadi di sejumlah negara. Tidak hanya Indonesia namun juga di negara maju seperti Inggris, Amerika Serikat, dan terakhir Prancis.

Artinya, menurut dia, hoaks mampu menembus masyarakat di negara-negara maju yang memiliki pendidikan lebih tinggi. "Pendidikan tinggi pun tidak berarti tidak termakan hoaks," katanya.

Dalam catatan pihaknya pada semester kedua 2018, terdapat 260 hoaks politik yang ditujukan kepada berbagai aktor. Jumlah tersebut, menurut dia lebih dari separuh jumlah hoaks yang diproduksi.