Jakarta (ANTARA News) -- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengapresiasi kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) yang berjalan sangat dinamis dibawah kepemimpinan Penny K. Lukito.


“Tidak hanya mengungkap begitu banyak produk obat dan makanan ilegal atau mengandung bahan berbahaya, tapi juga kita dapat melihat gencarnya pembinaan terhadap para pelaku usaha/industri, khususnya UMKM," ujar Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf.




Berlatar belakang sebagai pakar teknik lingkungan jebolan Institut Teknologi Bandung, Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP memulai karirnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sejak 1990 dengan jabatan terakhir sebagai pejabat fungsional hingga 2016.




Pada tanggal 20 Juli 2016, Presiden Joko Widodo resmi menunjuk Penny menjadi Kepala BPOM hingga saat ini. Ia merupakan Kepala BPOM pertama yang dilantik langsung oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara.




Dibawah kepemimpinan Penny begitu banyak terobosan yang dilakukan dan menjadi inisiasi BPOM, antara lain penerapan 2D Barcode pada produk obat dan makanan, peluncuran mobile incinerator, penyederhanaan perizinan usaha lewat Online Single Submission, perluasan kemitraan lintas sektoral, hingga menjadi inisiator ajang pertemuan pengawas obat dan makanan seluruh negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) perdana.




Meskipun demikian, Dede mengungkapkan BPOM harus merekrut karyawan dari kalangan yang lebih banyak profesi, tidak sebatas profesi terkait farmasi.




“BPOM jangan sampai menjadi seperti kerajaan farmasi dengan mayoritas SDM berlatar belakang farmasi. Diharapkan kedepannya, akan banyak juga SDM dengan dasar ilmu lainnya seperti hukum, kesehatan masyarakat, dan lain sebagainya”, katanya.




Selain itu, BPOM pun dinilai membutuhkan penguatan kewenangan melalui UU POM untuk memperkuat penanganan permasalahan terkait obat dan makanan. 




"Adanya UU POM nanti akan lebih memperkuat kewenangan BPOM dalam pelayanan, mengatasi isu-isu, serta permasalahan dalam pengawasan obat dan makanan yang ada." tutupnya.